Utang RI Sudah Banyak, Proyek Infrastruktur Butuh Swasta

Para pekerja sibuk di suatu lokasi proyek infrastruktur di Jakarta beberapa waktu lalu.
Sumber :
  • REUTERS/Garry Lotulung

VIVA – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengajak swasta dan BUMN lebih aktif membangun infrastruktur. Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) menjadi jurus pemerintah mengatasi keterbatasan APBN.

Jokowi Resmikan 147 Bangunan yang Direhabilitasi Pasca Gempa di Sulawesi Barat

Dijelaskan, total investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur Indonesia 2015-2019 mencapai Rp4.769 triliun. APBN atau APBD hanya sanggup sekitar 41,3 persen atau Rp1.969 triliun.

Sementara sisanya, sebesar 22 persen atau Rp1.058,7 triliun akan dipenuhi oleh BUMN dan partisipasi swasta sebesar Rp1.740,7 triliun atau 36,5 persen.

Jokowi: Jalan Inpres Gorontalo Penting untuk Tingkatkan Konektivitas Daerah

"Kita ingin memfasilitasi alternative financing, atau creative financing, dalam pembangunan infrastruktur baik swasta maupun BUMN dan tentunya harus didukung oleh Pak Wimboh (Ketua OJK). Di situ lah kenapa PINA ini kita dorong," kata Bambang di hotel Kempinski, Jakarta, Kamis 18 Januari 2018.

Ia mengatakan, pemerintah pun memastikan APBN hanya akan diberikan untuk infrastruktur dasar khususnya mengentaskan kemiskinan. Bahkan Penyertaan Modal Negara (PMN) termasuk akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan.

Empat Alasan Utama Publik Puas dengan Kinerja Jokowi, Menurut Survei Indikator

"PMN itu pun kita anggap APBN, kebetulan saya pernah jadi menkeu. Saya tahu persis setiap rupiah yang kita berikan ke BUMN menambah utang, karena budget kita defisit. Budget defisit pun harus menerbitkan surat utang. Apalagi memberikan PMN yang tidak below the line atau tidak surplus," kata dia.

Cegah Defisit Besar

Ia mengatakan, pemerintah tidak ingin defisit anggaran semakin besar gara- gara PMN yang lebih besar namun tidak produktif.

"Kita tidak ingin negara terjebak utang yang nantinya sulit dikendalikan. Utang itu tetap perlu, karena semangat korporasi. Tapi utang itu harus digunakan secara wise dan bijaksana, tepat sasaran dan efektif. Yang penting manajemen tidak menyusahkan perusahaan atau negara," ujarnya.

Untuk itu lah, sambung dia, pemerintah saat ini gencar mendorong Pembiayaan Investasi Non Anggaran khususnya infrastruktur yang bisa menarik minat swasta dan BUMN.

"Kita juga ingin terus menggerakkan semangat bahwa infrastruktur adalah salah satu lahan investasi yang potensial di Indonesia, melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan income perkapita yang terus membaik," kata dia. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya