- ANTARA Foto/Puspa Perwitasari
VIVA – Pemerintah kini tengah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mempermudah impor garam bagi industri. Berbelitnya rekomendasi impor selama ini dinilai telah mengganggu kemudahan berusaha dan iklim berinvestasi di Indonesia.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, kebutuhan garam untuk industri tidak boleh terganggu. Hal itu merupakan amanat dari Undang Undang Perindustrian, UU Investasi, dan UU Perdagangan.
"Tentunya kami mempermudah importasi garam untuk industri. Ya, diberi fasilitas kemudahan impor, karena selama ini kan model rekomendasi-rekomendasi yang tidak jelas itu mengakibatkan EODB (ease of doing business) terganggu," kata Airlangga usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat 19 Januari 2018.
Selain itu, kata dia, pemerintah ingin pengembangan ekonomi Indonesia tidak terganggu. Alasannya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah dipatok pada angka yang cukup tinggi yakni 5,4 persen.
"Apalagi kita tahun ini mengharapkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan mengharapkan investasi semakin masuk," kata dia.
Mengenai kebutuhan impor garam, ia mengatakan, datanya sudah ada di masing-masing pabrik dan akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Pemberian fasilitas kemudahan impor ini disebut lantaran beberapa investor mengeluhkan adanya penundaan impor karena keruwetan proses impor.
"Kemarin kan terjadi penundaan (impor) sehingga beberapa investor termasuk beberapa negara yang terkait dengan investasi Indonesia sudah melayangkan dalam tanda kutip 'surat'," ujarnya.
Airlangga Respons Gugatan PDIP di PTUN: Keputusan MK Sudah Final
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto buka suara soal langkah PDI Perjuangan (PDIP) yang melanjutkan gugatannya terhadap KPU RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
