- Irwandi
VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah meluncurkan program rumah dengan Down Payment (DP) atau uang muka nol rupiah atau DP nol persen sebagai realisasi atas janjinya pada kampanye tahun lalu.
Realisasi janji tersebut adalah hunian berupa rumah susun yang lokasinya, berada di Klapa Village, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur yang disebut bisa dipesan mulai April 2018. Terobosan ini langsung mengundang penilaian dan masukan dari berbagai kalangan, salah satunya Indonesia Property Watch (IPW), agar masyarakat DKI bisa membeli rumah DP nol rumah secara efektif dan mudah.
Lembaga ini berharap agar skema pembiayaan untuk membeli rumah DP nol rupiah tersebut bisa lebih jelas dan tidak terlalu dipaksakan. "Belum ada kejelasan mengenai skema yang akan ditawarkan kepada masyarakat Jakarta," kata Direktur Eksekutif IPW, Ali Tranghanda, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin 22 Januari 2018.
Adapun beberapa tipe unit rusun yang ditawarkan mulai Rp184,8 juta dengan tipe 21 sebanyak 190 unit dan Rp316,8 juta dengan tipe 36 sebanyak 513 unit.
Berdasarkan informasi yang diterima IPW, lanjut Ali, skema pembiayaan untuk unit rusun tersebut mengikuti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang saat ini sudah berjalan bersama Program Sejuta Rumah dengan DP 1 persen, bantuan uang muka, dan bunga fixed lima persen selama 20 tahun.
"Karenanya untuk dapat menjadi DP 0 persen harus ada perubahan aturan yang berlaku khusus dan harus segera dilakukan perubahan karena dengan skema FLPP yang ada, perbankan tidak dapat melakukan hal tersebut saat ini," kata dia.
Namun, sambung Ali, sebenarnya ada skema lain yang bisa diterapkan, yaitu dengan memastikan masyarakat menabung sampai satu persen untuk kemudian baru dapat diikutsertakan sebagai peserta program 0 persen.
Menurut Ali, hal-hal seperti ini memerlukan kepastian dari Pemprov DKI Jakarta sehingga masyarakat bisa mengerti lebih jelas dan lebih konkrit.
"Disayangkan pada prosesi groundbreaking program DP nol rupiah tersebut malah tidak menyampaikan skema pembiayaan seperti apa. Yang terjadi hanya berupa groundbreaking Klapa Village dan bukan Program nol Persen," ujarnya.
Selain itu, sambung dia, dengan batasan harga dalam program subsidi FLPP, harga rusunami yang bisa memperoleh fasilitas FLPP adalah untuk rusun di bawah harga Rp250 juta. Artinya program DP 0 persen ini belum bisa sepenuhnya mendapatkan subsidi.
"Untuk tipe 21 seharga Rp184,8 juta bisa mengikuti skema FLPP, namun untuk tipe 36 tidak bisa juga dipaksakan untuk masuk program subsidi apalagi bila kita melihat batas penghasilan yang bisa mengangsur diperkirakan antara Rp6–7 juta per bulan. Hanya sebagian kecil rusun nol persen ini yang nantinya dapat bermanfaat untuk masyarakat MBR," kata dia.
Subsidi Besar
Maka dari itu, pihaknya menilai masyarakat tidak dapat dipaksakan untuk dapat membeli rusunami. Dengan keterbatasan daya beli, tidak seharusnya juga diberikan subsidi yang terlalu besar yang akan membebani APBN.
Beberapa skema usulan seperti subsidi DP satu persen sampai subsidi bunga lima persen dinilai akan memberatkan dan membebani APBN bila dilakukan terus menerus.
Artinya, sambung dia, Pemprov DKI Jakarta harus membuat program yang juga dapat menyasar kaum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di bawah segmen hunian DP nol persen dan dimungkinkan untuk tidak dipaksakan membeli, tapi menyediakan rusun sewa bagi kaum pekerja perkotaan.
"Sebuah transformasi kota yang juga terjadi di kota-kota besar di dunia ketika dalam batas tertentu masyarakat hanya bisa menyewa dibandingkan membeli," kata dia.
Karenanya Indonesia Property Watch menghimbau Pemprov DKI Jakarta untuk dapat segera memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat terkait kejelasan DP nol persen.
"Sehingga apa yang telah dilakukan tidak hanya sekedar seremonial groundbreaking namun dengan sebuah model pembiayaan yang dapat diterapkan kepada masyarakat MBR," ujarnya. (ren)
