- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA – Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengumpulkan seluruh gubernur dan ketua DPRD di Istana hari ini. Salah satu yang dibahas adalah pelaksanaan percepatan investasi.
Dalam pemaparannya, Presiden membuka semua persoalan investasi. Karena, menurut Jokowi, ibarat orang, perekonomian Indonesia saat ini sehat. Tetapi, justru tidak bisa berlari kencang.
"Kiita blak-blakan saja, kita kalah jauh (dengan negara tetangga). Ini data BKPM yang kita terima. India investasi naik 30 persen. Filipina naik 38 persen, Malaysia naik 51 persen, kita 10 persen di 2017. Kemudian, kita banding-bandingkan. Negara lain ada apa kok mereka (investor) berbondong ke sana, tidak ke kita. Itu yang kita cek," jelas Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 23 Januari 2018.
Padahal, menurut Jokowi, sangat banyak investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Namun, kendalanya ada pada perizinan yang berbelit-belit. Walau saat ini sudah puluhan paket kebijakan dikeluarkan, yang tujuannya memudahkan investasi.
"Untuk pembangkit listriik saja, awal saya jengkel, karena orang berbondong-bondong tapi banyak yang balik badan karena perizinan. Untuk pembangkit listrik yang IPP di pusat setiap hari saya marah sekarang bisa 19 hari. Di daerah masih 775 hari," jelas Jokowi.
Selama ini, pemerintah pusat terus memperbaiki perizinan agar lebih cepat. Sehingga, peringkat kemudahan investasi Indonesia terus membaik. Namu, diakui Jokowi, justru di daerah-daerah masih ada masalah yang harus diperbaiki.
"Sekarang, kita blak-blakan kita buka. Artinya, ada problem di daerah bidang pertanian proses investasi bisa diproses sama 19 hari, di daerah 726 hari. Tolong di PTDP dinas terkait dicek secara detail," kata Jokowi.
Di bidang perindustrian, kata Jokowi, untuk di pusat perizinan bisa 143 hari. Sementara itu, di daerah, 529 hari. "Artinya, masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan," katanya.
Meski begitu, Jokowi tetap optimistis. Karena, banyak investor yang antre. Tinggal, bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada saat ini.
"Jadi, hubungan antara pusat, provinsi kabupaten kota masih satu. Masih satu garis. Betul-betul kita sudah tidak punya pilihan lagu dan mutlak harus kita kerjakan, tanpa itu kita perbaiki sudah lupakan yang namanya pertumbuhan ekonomi akan meningkat lebih baik," jelasnya.
