Ada Bandara Kertajati, Megapolitan Muncul di Timur Jabar

Maket Bandar Udara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.
Sumber :
  • wikipedia

VIVA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memprediksi beroperasinya Bandara Kertajati Majalengka, akan berdampak pada pembangunan wilayah timur Jawa Barat.

Kebutuhan Green Job 2030 Diproyeksikan Capai 4,4 Juta, Prakerja Siapkan Pelatihan Green Skills

Menurutnya, hal tersebut sebagaimana dalam pemetaan visi pembangunan 2045. Di prediksi, laju pembangunan Jakarta Metropolitan Area, akan menyatu dengan Bandung Metropolitan Area.

"Perkiraan kami, akan terus melaju ke timur dan Bandung Raya berkembangnya tidak ke selatan, lebih banyak ke arah utara. Sehingga nanti di 2045, Jakarta Bandung menyatu jadi Jakarta Bandung Megapolitan Urban Area," ungkap Bambang di Bandung Jawa Barat, Selasa 23 Januari 2018.

Bappenas Bocorkan Asumsi Makro APBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,6 Persen

Bahkan, lanjut Bambang, kawasan tersebut akan menampung penduduk dengan jumlah besar, diprediksi mampu menampung 80 juta penduduk dengan fasilitas efektif efisien dua bandara, yaitu Soekarno-Hatta dan Kertajati.

"Daerah tersebut harus menampung 80 juta. Nah, memegang hanya satu bandara, jelas tidak sesuai, karena pada saat itu income perkapita lebih baik, kemampuan masyarakat makin besar," katanya.

Bappenas Ajak Seluruh Lapisan Masyarakat Aktif Dorong Kebijakan Sadar Risiko

Selain di lingkup Jawa Barat, jumlah penduduk di 2045 bertambah mencapai 320 juta dengan kelas menengah berkisar 250 juta. "Kelas menengahnya kelompok yang siap akan membutuhkan jasa angkutan udara," tegasnya.

"Jadi, dengan visi membangun Kertajati ini, di 2045 Megapolitan bergantung pada dua Bandara. Soekarno Hatta di Barat, Kertajati di sebelah Timur, dan memungkinkan mobilitas penduduk lebih baik," tambahnya.

Gedung Bappenas / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bappenas Bantah Rumor Peleburan KPK dengan Ombudsman

Bappenas membantah kabar yang menyebut bahwa pihaknya tengah membahas rencana peleburan antara KPK dan Ombudsman. Pemerintah memperkuat infrastruktur antikorupsi.

img_title
VIVA.co.id
3 April 2024