- REUTERS/Samrang Pring
VIVA – Pemerintah Kamboja meminta kesediaan Indonesia untuk ikut memantau Pemilu negaranya yang diselenggarakan pada 29 Juli 2018.
Kematangan demokrasi Indonesia dianggap menjadi rujukan yang pantas bagi Kamboja. Hal ini juga dilakukan sekaligus penjajakan kerja sama di bidang demokrasi antara dua negara di kawasan Asian Tenggara tersebut.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn ketika menemui Menteri Luar Negeri RI Retno L.P Marsudi di Jakarta, Jumat 2 Februari 2018.
"Menteri Luar Negeri Kamboja mengundang Indonesia untuk menjadi peninjau pada Pemilu nasional bulan Juli mendatang," kata Retno di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
Menurut Retno, kerja sama sebagai pemantau Pemilu ini telah dilakukan Indonesia pada perhelatan demokrasi negara monarki itu pada tahun 2017.
Apalagi hubungan Indonesia-Kamboja makin erat saat tercapainya proses perdamaian melalui forum Peace Paris Accord sebagai solusi konflik di negara itu.
"Indonesia juga terlibat langsung dalam solusi perdamaian untuk masalah (konflik) di Kuil Preah Vihear," kata dia.
Sementara Menlu Prak Sokhonn menyatakan, Indonesia merupakan mitra strategis baik di bidang ekonomi maupun politik dan demokrasi. Tercatat nilai perdagangan kedua negara mencapai US$492,46 juta pada periode Januari hingga November 2017.
Jumlah itu kata dia diharapkan terus meningkat mengingat adanya komitmen lain yakni memperkuat sektor pariwisata dan kebudayaan.
