Dubes RI di Selandia Baru: Presiden Disambut Meriah
- Biro Pers Istana
VIVA – Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Selandia Baru mendapat respons hangat masyarakat Indonesia di sana. Termasuk dari kalangan pemerintahan setempat.
Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, dalam siaran persnya menjelaskan, kunjungan Kepala Negara dan Ibu Iriana serta rombongan sangat produktif.
"Beliau bertemu dengan semuanya dari mulai Gubernur Jenderal, PM, Wakil PM, Ketua dan beberapa anggota parlemen, beberapa menteri senior, ketua opisisi, CEO perusahaan-perusahaan top," jelas Tantowi, Selasa 20 Maret 2018.
Selandia Baru adalah negara yang memberi kebebasan dalam berekspresi. Termasuk aksi demo tidak dilarang. Diakuinya, ada juga segelintir pihak yang melakukan itu, tapi tenggelam dalam ingar bingar masyarakat Indonesia.
"Warga Indonesia yang datang dari berbagai penjuru NZ (Selandia Baru) sampai dengan segelintir pendukung Kelompok Separatis Papua (KSP) yang setiap kali demo selalu tenggelam dalam ingar bingar warga Indonesia yang jumlahnya lebih banyak dan suara lebih kencang yang menyambut dan mengelu-elukan Presiden di mana pun beliau berada," ujar Tantowi.
Karena kebebasan berekspresi di Selandia Baru dijamin undang-undang, maka tidak ada yang bisa menghalangi kelompok tersebut untuk berdemo. Tapi lagi-lagi Tantowi mengatakan, tenggelam di tengah masyarakat yang mendukung Presiden.
"Dan ini dimaklumi oleh Presiden. Demo pendukung KSP yang ingin menarik perhatian tenggelam oleh ingar bingar warga Indonesia yang menyambut Presiden Jokowi. Di Selandia Baru isu Papua dimainkan oleh orang itu-itu saja dengan isu itu-itu saja. Dan penduduk Selandia Baru sendiri tidak menaruh perhatian ke mereka," ujarnya menambahkan.
Tantowi juga memastikan, pemerintah Selandia Baru sangat mendukung keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tercermin dalam pertemuan bilateral dengan Pemerintah Selandia Baru yang diwakili oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern, Wakil Perdana Menteri yang juga Menlu Winston Peters serta Menhan Ron Mark.
Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menkopolhukam Wiranto, Menlu Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, Kepala BKPM Tom Lembong, Dirjen PEN Kemdag Arlinda dan Dubes RI di Wellington Tantowi Yahya.
Secara tegas dan komprehensif, Presiden RI menjelaskan posisi Indonesia dalam permasalahan kemanusiaan di Rohingnya, konflik nuklir di Korea, sengketa di Laut China Selatan, Sengketa daging di WTO, IUU Fishing.