Jokowi Undang Paus Fransiskus ke Indonesia

Paus Fransiskus
Sumber :
  • REUTERS/Remo Casilli

VIVA – Presiden Joko Widodo mengundang Pemimpin Takhta Suci Vatikan, Paus Fransiskus, untuk berkunjung ke Indonesia. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang langsung menyampaikan undangan kepada Paus soal kunjungan ke Indonesia.

Top Trending: Sosok Ratu Judi Asal Israel Hingga Paus Puasa Nonton TV 35 Tahun

Luhut menyampaikan hal ini saat pertemuan dengan Paus, dalam audiensi umum di lapangan Basilika St Petrus, Vatikan, Rabu 25 April 2018.

"Saya tadi menyampaikan undangan dari presiden kepada Yang Mulia Paus Fransiskus dan ia mengatakan bersedia," kata Luhut dalam keterangan tertulis Kemenko Kemaritiman, Kamis, 26 April 2018.

Paus Fransiskus Puasa Nonton TV Selama 35 tahun, Ini Alasannya

Dikonfirmasi terpisah, Duta Besar RI untuk Vatikan, Agus Sriyono, membenarkan undangan Jokowi untuk Paus. Ia mengatakan, dalam audiensi dengan Paus, Menko Luhut menyampaikan undangan Presiden Jokowi kepada Paus agar berkunjung ke Indonesia. Namun, hingga kini belum ada tanggapan dari Vatikan.

"Presiden undang Paus, tapi belum ada tanggapan dari Vatikan. Sejauh ini belum ada rencana Paus akan berkunjung ke Indonesia," kata Dubes Agus kepada VIVA lewat pesan singkat.

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Paus Fransiskus Tengah Dibahas Kemenlu, Menurut Mensesneg

Selain menyampaikan undangan, Luhut juga menyerahkan surat dari Jokowi kepada Paus. Surat tersebut antara lain berisi informasi bahwa selama ini perekonomian Indonesia sudah cukup baik dan sebagian besar masyarakat telah terentaskan dari garis kemiskinan.

Lewat surat tersebut Jokowi juga menyampaikan banyak warga Indonesia yang berprofesi sebagai petani, termasuk petani kelapa sawit. Namun, situasi yang kurang kondusif dan diskriminasi di Uni Eropa terkait minyak sawit, mempengaruhi petani kecil.

Dalam kunjungannya ke Vatikan, Luhut rencananya akan bertemu dengan sejumlah kepala negara dan pejabat pemerintah negara Eropa. Upaya ini untuk memperoleh dukungan terkait pencabutan resolusi Uni Eropa yang mendiskriminasi kelapa sawit. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya