- Athens magazine
VIVA – Pemerintah Papua New Guinea menutup Facebook selama sebulan dalam upaya menindak pengguna palsu serta mempelajari pengaruh situs web terhadap warganya.
Menteri Komunikasi Papua New Guinea, Sam Basil, mengatakan penutupan dilakukan untuk kebutuhan analis departemennya dan analisis pengguna platform, serta bagaimana mereka menggunakannya, juga melihat pengaruh kesejahteraan sosial, keamanan dan produktivitas.
“Setelah informasi terkumpul, akan mengidentifikasi pengguna akun palsu, pengguna yang menggugah gambar porno, dan memposting hoax di Facebook untuk difilter dan dihapus," kata Basil kepada surat kabar Post Courier dikutip VIVA, Selasa 29 Mei 2018.
"Ini akan difilter hanya untuk pengguna asli yang menggunakan jaringan sosial secara bertanggung jawab." Tambahnya.
Basil berulang kali mengungkapkan kekhawatirannya tentang privasi pengguna Facebook terlebih kasus Cambrige Analytical kemarin yang membocorkan data puluhan juta pengguna ke pihak swasta. Ia juga mengaku sudah menyampaikan ini ke Senat AS untuk diteruskan ke Facebook.
"Pemerintah nasional disapu oleh globalisasi IT, tidak pernah benar-benar tahu keuntungan atau kerugian dari Facebook dan belum ada kesempatan memberi panduan bersosialisasi media untuk pengguna Papua New Guinea," kata Basil bulan lalu.
Basil mengatakan risiko dan kerentanan Facebook bisa lebih dari pencurian data termasuk Facebook bisa jadi tempat iklan yang tidak terkendali, ini juga merupakan suatu ancaman untuk produktivitas masyarakat dan masalah lebih besar lagi terkait keamanan cyber.
"Dua kasus yang melibatkan Facebook menunjukkan kepada kita kerentanan warga Papua New Guinea pada data pribadi dan dengan mudah bisa berkenalan dengan orang asing," tambah Basil.
Basil berniat untuk membuat situs jejaring sosial baru yang diperuntukkan bagi warga PNG yang digunakan dengan satu profil asli.
“Jika perlu maka kami dapat mengumpulkan pengembang aplikasi lokal kami untuk membuat situs yang lebih kondusif bagi Papua New Guinea untuk berkomunikasi di dalam negeri dan luar negeri juga,” tambahnya.
Basil menegaskan, pemerintah PNG akan mempelajari bagaimana negara-negara lain menangani Facebook di seluruh dunia, dan dampak kebijakan pemerintah terhadap pengguna jaringan pribadi. Facebook juga telah dihubungi untuk dimintai komentar.
