DPR Siapkan Nota Protes jika Australia Akui Yerusalem Ibu Kota Israel
- DPR RI
VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat memprotes keras sikap Australia yang hendak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan bahwa pemerintah Australia sedang mempertimbangkan opsi pengakuan itu.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, rencana Israel memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem telah membuat dunia bergejolak. Disebutkan, tidak seharusnya Australia turut mengakui sikap Israel yang menindas Palestina.
"DPR RI akan mengirimkan nota protes kepada Parlemen Australia. Kami meminta Parlemen Australia bisa menyampaikan kepada pemerintahnya untuk membatalkan rencana tersebut," kata Bambang dalam siaran pers, Rabu 17 Oktober 2018.
Pernyataan Bambang itu ditegaskan ketika dia menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki di kantornya. Bahkan, Bambang melanjutkan jika Australia tetap ngotot untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Indonesia perlu menarik duta besar Indonesia yang ada di Negeri Kanguru itu.
"Tidak menutup kemungkinan DPR RI juga akan memanggil duta besar Australia untuk Indonesia di Jakarta. Kita akan melakukan berbagai upaya agar penindasan Israel terhadap Palestina bisa segera diakhiri," kata politikus Partai Golkar itu.
Indonesia sejak awal sudah konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan, dalam Konferensi Asia Afrika pada 1955, penegasan itu sudah dilakukan. Hingga kini berbagai upaya diplomatik dan tindakan nyata dilakukan Indonesia dalam upaya membebaskan Palestina dari jajahan Israel.
Bambang menegaskan, segala upaya akan dilakukan oleh Indonesia termasuk jika nanti harus berhadapan dengan negara-negara besar dan adikuasa seperti Amerika Serikat. Apalagi Indonesia saat ini memiliki status sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
"Kita tak akan gentar berhadapan dengan negara adikuasa seperti Amerika yang memiliki hak veto di PBB maupun sekutu Israel lainnya. Melalui keanggotaan tersebut, Indonesia akan pastikan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina akan terus digelorakan dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata mantan ketua Komisi III DPR ini.
