RI Perjuangkan Hak Palestina di Debat Dewan Keamanan PBB

Menlu RI bicara soal Palestina di rapat DK PBB, New York
Sumber :
  • Kemlu RI

VIVA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, isu Palestina harus mendapatkan perhatian penuh dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa atau DK PBB.

Video Kejahatan Tentara Israel Geruduk Rumah Sakit al-Shifa Gaza

Pernyataan ini disampaikan Retno dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai situasi Timur Tengah di New York, Selasa 22 Januari 2019, waktu setempat.

"Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB," kata Retno melalui keterangan tertulis yang diterima VIVA, Rabu 23 Januari 2019.

Warga Palestina Dilarang Salat di Masjid Al-Aqsa, Israel Pasang Barikade Super Ketat

Retno menekankan, Palestina memiliki hak alami dan hak hukum untuk menjadi anggota penuh PBB. Meski perjuangan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB menemui banyak kendala namun hal itu tak melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak Palestina.

Dalam debat tersebut, Menlu Retno mengungkapkan tiga poin yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dengan Israel.

Jenderal Perang Israel Akui Gagal Tangkis Serangan Hamas pada 7 Oktober

Poin pertama, ditekankan mengenai pentingnya semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB terkait, serta mengambil langkah yang provokatif.

"Berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional harus segera dihentikan. Pembangunan permukiman secara ilegal oleh Israel secara moral dan hukum salah, sehingga harus segera dihentikan," ujar mantan Dubes RI di Belanda itu.

Kedua, ditegaskan mengenai pentingnya mematuhi parameter internasional yang disepakati dan mendapat dukungan mekanisme multilateral, untuk mencapai penyelesaian konflik Palestina-Israel yang memiliki legitimasi.
 
Sementara itu poin ketiga terkait krisis kemanusiaan Palestina. Retno menegaskan bahwa blokade Israel di Gaza yang telah berlangsung selama 11 tahun harus segera dihentikan.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengapresiasi negara-negara anggota PBB yang telah mendukung UNRWA untuk mengatasi defisi keuangan yang dialaminya, dan membantu mengatasi masalah kemanusiaan di Gaza.

“Indonesia telah meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA dan akan terus tingkatkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina.” (mus) 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya