Pemimpin OPM Datangi Badan HAM PBB, Klaim Bawa 1,8 Juta Tanda Tangan
- Dokumen Kodam XVII Cenderawasih.
VIVA – Gerakan separatis di Provinsi Papua Barat, menyerahkan petisi berisi 1,8 juta tanda tangan yang menuntut referendum kemerdekaan kepada Ketua Badan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB, Michelle Bachelet.
Pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM), Benny Wenda berharap, PBB akan mengirim tim misi pencari fakta ke provinsi tersebut ,untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM.
"Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya. Saya menyerahkan apa yang sebut tulang-belulang orang Papua Barat, karena begitu banyak orang telah terbunuh," kata Wenda,setelah pertemuan di Jenewa, Swiss seperti dilansir dari Channel News Asia, Senin 28 Januari 2019.
Benny mengatakan, orang Papua Barat tidak memiliki kebebasan berbicara atau berkumpul. Menurutnya, satu-satunya cara untuk didengar adalah melalui petisi, yang ditandatangani oleh tiga perempat dari 2,5 juta penduduk.
"Beratnya 40 kilogram. Ini seperti buku terbesar di dunia," ujarnya.
Saat bertemu Bachelet, Benny mengungkap situasi di wilayah Nduga, di mana setidaknya 11 orang disebut terbunuh dan lebih banyak lagi tewas, setelah melarikan diri dari pasukan militer Indonesia. Sekitar 22 ribu orang lainnya, kata dia, terlantar.
Namun, juru bicara Komando Daerah Militer Papua, Muhammad Aidi mengatakan, tuduhan Wenda itu tidak sangat tidak berdasar. "Dia tidak dapat menunjukkan bukti dari apa yang telah dia tuduh. Ini adalah gerakan Papua Merdeka yang membunuh warga sipil tak berdosa," kata Aidi. (asp)
8 Hakim MK Harus Deklarasi Bebas dari Tekanan Tangani Sengketa Pilpres 2024
Sejumlah advokat yang tergabung dalam TPDI dan Perekat Nusantara meminta delapan hakim konstitusi untuk deklarasi bahwa bebas dari tekanan tangani sengketa Pilpres 2024.
