Hadiri Sidang Dewan HAM PBB, Menlu Retno Kampanyekan Pencalonan RI

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin delegasi RI di Sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat.
Sumber :
  • Dok. Kementerian Luar Negeri

VIVA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan mengkampanyekan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) periode tahun 2020-2022. Hal ini akan disampaikan pada Sidang ke-40 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada 25-28 Februari 2019.

ASPINA Belanda Diluncurkan, Bagaimana Prospeknya bagi Ekonomi RI

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan tema yang akan diusung oleh Indonesia dalam pencalonan ini adalah "True Partner for Democracy, Development and Social Justice."

"Menlu akan memanfaatkan kesempatan ini (Sidang HAM), dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2020-2022 yang pemilihannya November 2019," kata Arrmanatha di kantor Kemlu, Jakarta, Kamis 21 Februari 2019.

RI Bicara Tegas di OKI Minta Tanggung Jawab Bantu Rakyat Afghanistan

Sementara, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu, Achsanul Habib, mengatakan total ada lima negara yang akan maju mewakili Asia Pasifik dan memperebutkan empat kursi di Dewan HAM PBB. Adapun empat negara lainnya yang akan bersaing dengan Indonesia antara lain Korea Selatan, China, Iran dan Marshall Island.

"Kita harus bersaing dan tentunya kita optimis, mengingat reputasi dan track record kita baik. Diharapkan beberapa negara sahabat akan memberikan dukungan solid," ujar Habib.

Menlu Retno Sebut Indonesia Ingin Afghanistan Jadi Negara Damai

Habib mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara di wilayah Asia Pasifik yang dijadikan tolak ukur dan contoh sebagai negara yang paling maju dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tentunya, Indonesia telah melalui proses hingga mendapatkan pengakuan dan menjadi negara yang patut dicontoh.

Misalnya saja, Indonesia adalah salah satu negara di Asia Pasifik yang mempunyai Komnas HAM. Komisi yang khusus menangani isu hak asasi manusia itu telah dibangun sejak tahun 1993 saat RI masih berada dalam rezim yang lama. Indonesia menjadi negara utama yang mendorong dibentuknya Badan HAM ASEAN.

"Sejak berdirinya Dewan HAM PBB tahun 2008, kita sudah empat kali menjadi anggota dan dalam prosesnya kita mendapatkan dukungan mayoritas. Belum lagi Indonesia sering mewakili negara Asia Pasifik sebagai perwakilan Asia atau negara berkembang dalam forum kegiatan terkait HAM," ujarnya.

Untuk pencalonan kali ini, Indonesia akan gencar mengampanyekan visi dan misinya baik itu dalam pertemuan bilateral yang dihadiri oleh menlu maupun pada kesempatan lainnya. Diharapkan Indonesia akan mendapatkan dukungan solid dari negara-negara sahabat. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya