Ramai-ramai Politisi Malaysia ke KPU Depok, Puji Demokrasi Indonesia
- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Para politisi dari Partai Islam Se-Malaysia atau PAS, Kerajaan Klantan, Malaysia, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, pada Selasa 19 Maret 2019. Pertemuan ini membahas beberapa isu sistem politik, termasuk sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Pantauan VIVA, delegasi dari negara Malaysia itu tiba di kantor KPU Depok, Jalan Kartini, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, sekira pukul 11.00 WIB. Di tempat yang cukup sederhana itu, sejumlah politisi PAS mengaku kagum atas sistem pemilu di Indonesia.
Komisioner KPU Depok, Jayadin mengungkapkan, dalam diskusi yang berlangsung sekira satu jam, kedua belah pihak saling bertukar informasi tentang pemilu di Kota Depok dan se-Indonesia.
“Ya, tentunya ada banyak hal yang kita sampaikan ke mereka terkait sistem, terkait berapa pasang calon dan ini merupakan pemilu yang serentak yang terbesar di Indonesia dan merupakan terbesar, juga sekarang di dunia. Karena digelar secara serentak,” kata Jayadin.
Menurut Jayadin, ada banyak hal baru yang mereka dapatkan dalam kunjungan ini, salah satunya terkait dengan sistem pencoblosan.
“Hal baru seperti tentang tata cara pemilu yang dapat mungkin bisa diimplementasikan atau menjadi gambaran bagaimana untuk meningkatkan tingkat indeks demokrasi di negara Malaysia nanti seperti itu," lanjutnya.
Beberapa poin dari sistem pemilu di Indonesia, lanjut Jayadin, kemungkinan akan diadopsi. Namun, hal itu tentunya harus melalui tahap kajian. Sebab, memang banyak perbedaan antara Indonesia dan Malaysia, di antaranya luas geografis dan jumlah populasi penduduk.
Selain itu, perwakilan PAS, lanjut Jayadin, juga sempat membahas cara menangkal hoax atau berita bohong serta isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) dan cara mengantisipasi money politics atau politik uang.
Sementara itu, Pengarah Pusat Kajian Strategic Menteri Kelantan, Wan Nik Wan Yussof mengungkapkan, kedatangan pihaknya mewakili kerajaan di bawah kepemimpinan Partai Islam se-Malaysia atau PAS. Tujuannya untuk memperhatikan sekaligus mempelajari sisitem pemilu yang berlaku di Indonesia.
“Kami ingin sama-sama menjalin hubungan bersama dengan rekan-rekan partai politik di sini, untuk melihat pengalaman pilpres (pemilihan presien) dan pemilu untuk dicoba pakai di Kelantan khususnya,” kata Wan Nik.
Wan Nik menilai, sistem demokrasi di Indonesia sangat baik dan hal itu dapat ditiru untuk reformasi pada undang-undang pemilihan presiden di Kerajaan Malaysia.
“Ya, kita boleh melihat dan untuk membuat reformasi pada Kerajaan Malaysia, karena kita yakin kerajaan mempunyai satu misi untuk reformasi kepada undang undang pilpres khusus, terkait dengan anti korupsi dan juga yang melibatkan politik uang," ujar dia.
Lebih lanjut, Wan Nik mengatakan, di Kelantan, sistem yang dipakai adalah nasional. “Dengan Kelantan, sistemnya sama, tetapi di Kelantan ini, kalau di sini pemilu diperingkat. Jadi, pada masa yang sama, rakyat punya pengundi di Kelantan masih akan memilih. Cuma bedanya, di sini ada pilpres, tetapi di malaysia tidak ada pilpres,” tuturnya. (asp)
