- VIVA/Andy Lala
VIVA – Proses penghitungan suara pilpres dan pileg oleh WNI di Jepang mulai dilakukan Rabu, 17 April 2019.
Penghitungan suara ini dilakukan di dua lokasi yaitu Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) Tokyo dan Osaka. Untuk di Tokyo dilakukan di Sekolah Republik Indonesia (Srit) Baru dimulai pukul 13.00 waktu setempat dari yang seharusnya dimulai pukul 08.00.
Mundurnya waktu penghitungan suara ini disebabkan karena polemik penggunaan 650 surat suara melalui pos digunakan untuk menutup kekurangan surat suara bagi WNI yang baru mendaftar pada hari pencoblosan pada Minggu 14 April 2019. Surat suara melalui pos itu adalah surat suara yang kembali ke kantor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Luar Negeri yang bertempat di KBRI Tokyo karena tidak sampai ke alamat pengirim atau disebut dengan istilah terpental.
Polemik dimulai saat saksi dari kubu pasangan calon 02 Prabowo-Sandi meminta proses penghitungan tidak dilakukan dahulu sebelum ada kejelasan dasar hukum penggunaan surat suara itu.
Polemik itu diakhiri setelah Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2019 Makmur Lubis berpendapat, kebijakan penggunaan surat suara yang terpental sah digunakan karena adanya antrean ratusan orang WNI yang belum mendaftar.
"Ada lebih kurang 500 orang yang belum memberikan hak suaranya. Itu kami ambil sehingga banyak WNI yang bisa gunakan hak pilihnya. Hal inilah yang menjadi dasar", kata Makmur Lubis
Sementara Andi Asgar, salah satu saksi dari kubu 02 kepada VIVA mengatakan, pihak PPLN Tokyo mestinya melibatkan saksi dari Prabowo-Sandi saat mengambil keputusan penggunaan surat suara terpental.
"Harus transparan penggunaan surat suara terpental. Kenapa tidak ada konfirmasi kepada saksi dari kubu 01 dan kubu 02", kata Andi Asgar.
Sementara itu Dedi Ardiansyah selaku saksi paslon 01 Jokowi-KH Maruf Amin mengatakan bahwa KPPS dan Panwaslu Tokyo sangat akomodatif terhadap masukan dari para saksi.
"Ini adalah pemungutan suara yg paling sukses karena DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus), dapat mencoblos 100 persen", ujar Dedi.
Dari data terakhir, ada 1937 WNI yang memberikan hak suara di PPLN Tokyo. Angka ini belum termasuk pemilih yang melalui pos. Di PPLN Osaka ada lebih kurang 600 WNI yang memberikan hak suaranya. Hingga berita ini diturunkan, penghitungan suara masih berlangsung. (mus)
