Angkat Isu Rohingya di KTT, Jokowi Desak Myanmar Beri Jaminan Keamanan
- siaran pers
VIVA – Presiden Joko Widodo secara khusus mengangkat masalah pengungsi Rohingya di Rakhine State, Myanmar, yang hingga kini belum jelas nasibnya, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 34 ASEAN. Pertemuan retreat itu digelar di Hotel Athenee, Bangkok, Thailand, Minggu, 23 Juni 2019.
"Saya ingin bicara sebagai satu keluarga, berterus terang, untuk kebaikan kita semua,” kata Presiden Jokowi, memulai pembicaraan mengenai Rohingya, yang dikutip VIVA dari keterangan tertulis, hari ini.
Jokowi kembali mengingatkan, pemimpin ASEAN sudah memberi amanah kepada AHA Center untuk melakukan needs assessment, dalam rangka membantu Myanmar dalam mempersiapkan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat.
Repatriasi adalah pengembalian kembali hak warga negara. Dalam hal ini, para pengungsi Rohingya yang terpaksa keluar dari Rakhine State akibat kekerasan yang dialami beberapa tahun lalu.
Mandat sudah dijalankan melalui pelaksanaan Preliminary Needs Assessment (PNA) tim ke Rakhine State. PNA sudah menyampaikan laporan dari pelaksanaan mandatnya.
Jokowi berharap, rekomendasi yang dihasilkan itu bisa dilaksanakan. "Saya berharap bahwa High Level Committee dapat segera membuat Plan of Action dengan time frame yang jelas,” katanya.
Menurut Presiden, rekomendasi itu pula harus menjadi landasan yang kuat untuk dilakukan repatriasi terhadap para pengungsi. Harus ada langkah maju untuk mengembalikan hak-hak kewarganegaraan pengungsi Rakhine State tersebut.
Kepala Negara juga mengangkat isu kedua terkait Rohingya yaitu isu keamanan. Hal itu, menurut Presiden, menjadi kunci bagi pelaksanaan repatriasi. "Kita semua prihatin terhadap situasi keamanan di Rakhine State yang belum membaik,” ujar Presiden Jokowi.
Indonesia berharap Pemerintah dan otoritas Myanmar dapat terus secara maksimal mengupayakan pemulihan keamanan. Tanpa jaminan keamanan, tidak akan mungkin terjadi repatriasi.
Presiden Jokowi juga menyarankan ASEAN dapat membantu membangun komunikasi dengan Bangladesh dan pengungsi di Cox's Bazar. “Tentunya dengan tetap menghormati proses komunikasi bilateral Myanmar-Bangladesh,” katanya.
Komunikasi yang baik antara Myanmar, Bangladesh, dan para pengungsi, menurut Presiden Jokowi, menjadi bagian penting bagi kesuksesan persiapan repatriasi.
