'Kode Keras' Komisioner Tinggi HAM PBB soal Kerusuhan Papua
- news.un.org
Michelle Bachel berkata lebih lanjut, "Saya terusik dengan meningkatnya eskalasi kekerasan selama dua pekan terakhir di dua provinsi di Indonesia, Papua dan Papua Barat. Terlebih dengan tewasnya sejumlah pengunjuk rasa dan aparat keamanan," kata Michelle, dikutip dari laporan pers Dewan HAM PBB dari Jenewa.
KTHAM sudah membaca gelagat
Selain memantau perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat pasca kerusuhan, KTHAM mengklaim telah melihat potensi pecahnya konflik sejak akhir tahun lalu. "Sebenarnya gelagat dan potensi ini sudah kami observasi sejak Desember 2018 dan hal tersebut sudah kami diskusikan dengan pemangku terkait di Indonesia," ujar Michelle Bachel.
Tapi kini kerusuhan sudah kadung terjadi, KTHAM pun meminta pemerintah untuk mengedepankan dialog untuk menjaga kondusifitas."Seharusnya tidak boleh ada kekerasan di mana pun di sebuah negara demokrasi dan majemuk seperti di Indonesia. Saya menekankan agar otoritas di sana mengedepankan dialog dengan Papua dan Papua Barat agar aspirasi bisa disalurkan," lanjutnya.
Tuntut pemulihan internet
Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir akses data internet di Papua sejak Rabu 21 Agustus 2019. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan, pemblokiran dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua dan sekitarnya.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian menambahkan, masalah utama rusuh di Papua sebagian besar karena pengaruh konten hoax. "Kita juga melihat itu memonitor bahwa masalah Papua ini lebih kepada sekarang ini kegiatannya itu di siber," ujar Hinsa di Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.
Demi alasan itu lah, akhirnya pemerintah RI memblokir akses internet pasca kerusuhan. Tapi, Michelle Bachel enggak sependapat dengan pemerintah Indonesia. Baginya hal itu bertentangan dengan kebebasan berpendapat di mana komunikasi tidak seharusnya dibatasi. Ia juga meminta supaya internet dan saluran komunikasi di Papua dan Papua Barat segera dipulihkan.
Permintaan Michelle mulai terealisasi pada Rabu 4 September 2019 pukul 23.00 WIT. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, pembukaan blokir di wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan secara bertahap.