- pixabay
VIVA – Menghadapi pandemi COVID-19 yang cukup tinggi angkanya di India, pemerintah setempat akhirnya memutuskan untuk menerapkan lockdown selama 21 hari.
Namun, situasi lockdown yang diterapkan India sejak 24 Maret lalu justru memunculkan masalah baru, yaitu eksodus besar-besaran para pekerja migran dan ketakutan serta kepanikan masyarakat.
Mahkamah Agung India mengatakan, kepanikan dan ketakutan masyarakat menjadi masalah baru yang lebih besar dibanding virus corona itu sendiri dan meminta tanggapan dari pusat mengenai tindakan yang diambil untuk mencegah perjalanan orang-orang selama masa lockdown.
Ketua pengadilan S.A. Bobde dan hakim L. Nageswara Rao, yang mendengarkan dua permohonan secara terpisah melalui video konferensi, mengatakan akan menunggu laporan dari pemerintah pusat sebelum melewati arahan apapun.
Dalam permohonan mereka, advokat Alakh Alok Srivastava dan Rahmi Bansal meminta bantuan berupa air, makanan, obat-obatan serta bantuan medis yang layak untuk para pekerja migran yang kembali ke tempat asal mereka dan menjadi pengangguran karena lockdown yang diterapkan otoritas India selama 21 hari.
Sedangkan pengacara umum Tushar Mehta, yang berbicara mewakili pemerintah pusat mengatakan bahwa eksodus massal harus dihentikan untuk mencegah makin menyebarnya virus corona.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat telah mengambil beberapa langkah yang diperlukan untuk menghadapi eksodus tersebut.
Dalam petisinya, Bansal menyarankan untuk membagikan sanitizer kepada pekerja migran agar mereka tetap terjaga kebersihannya serta membagikan makan siang untuk mereka.
Menanggapi pernyataan Bansal, The Bench yang terdiri dari beberapa hakim MA India mengatakan: “Anda berasumsi bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa serta memberitahu kami langkah apa saja yang harus dilakukan. Marilah kita lihat apa yang mereka (Pemerintah) lakukan. Biarkan mereka menjawab petisi ini.”
Warga ketakutan dan panik
Bansal menambahkan bahwa para penasihat dapat dikerahkan untuk para pekerja migran yang saat ini berusaha meninggalkan kota karena ketakutan dan kepanikan.
“Kepanikan dan ketakutan masyarakat saat ini menjadi masalah yang lebih besar dari virus itu sendiri,” mahkamah agung mengatakan. Mereka juga menambahkan bahwa tidak akan mengeluarkan arah baru yang bisa membuat bingung masyarakat, karena hal ini telah diurus oleh pemerintah.
Srivastava menyoroti kurangnya kerja sama antar negara bagian di India dalam menangani masalah ini. Seperti yang terjadi di negara bagian Uttar Pradesh, dimana sebelumnya otoritas setempat menyediakan bus untuk pekerja migran yang akan kembali ke tanah asalnya, namun dua hari kemudian menghentikan layanan tersebut.
“Dengan perjalanan kereta dan bus yang dibatalkan, beberapa pekerja migran akhirnya berjalan beberapa kilometer untuk mencapai rumahnya masing-masing dan banyak dari mereka yang dibiarkan terlantar di jalanan, tanpa makanan dan minuman atau tempat berlindung. Terdapat penderitaan manusia dalam jumlah yang besar,” tutur Srivastava.
Laporan: Dion Yudhantama
