- Al Jazeera
VIVA – Kemunculan kembali kasus COVID-19 di kota Wuhan membuat pemerintah setempat mengambil langkah cepat untuk mencegah penyebaran virus semakin luas.
Pemerintah Republik Rakyat China saat ini sedang merencanakan pengetesan COVID-19 terhadap 11 juta penduduk Wuhan dalam waktu dekat. Setelah sebulan lebih tidak terdapat kasus baru virus corona, kini kasus tersebut kembali meningkat di kota Wuhan.
Seluruh distrik di kota Wuhan diminta untuk menyerahkan rencana bagaimana mereka akan melaksanakan tes kepada seluruh penduduk di daerah masing-masing dalam waktu sepuluh hari. Para pejabat setempat juga diminta untuk memprioritaskan pengujian terhadap kelompok rentan dan tempat-tempat seperti kompleks perumahan.
Langkah tersebut diumumkan otoritas setempat sebagai respons terhadap enam kasus baru yang dilaporkan terjadi di Wuhan pada hari Minggu dan Senin, setelah selama 35 hari bersih dari kasus corona. Keenam pasien tersebut merupakan orang yang tinggal di wilayah yang sama, seperti yang dilaporkan RT.
Kota Wuhan yang merupakan ibu kota provinsi Hubei, menjadi tempat pertama wabah virus corona terjadi. Pada akhir Januari, Wuhan menjadi kota pertama yang memberlakukan lockdown. Sementara itu, beberapa kota lain di provinsi Hubei memberlakukan pengawasan ketat pada saat itu.
Setelah melakukan karantina wilayah selama berbulan-bulan dan mengadakan tes secara massal, otoritas Wuhan berhasil menurunkan jumlah kasus baru hingga hampir nol kasus. Ketika situasi kian membaik, lockdown di Wuhan akhirnya dicabut pada 8 April silam.
Hingga kini, China masih melaporkan jumlah kasus infeksi COVID-19 namun dalam jumlah yang rendah. Kebanyakan kasus berasal dari luar negeri atau yang juga dikenal dengan kasus impor.
Secara keseluruhan, China mencatat lebih dari 84 ribu kasus COVID-19 sejak awal kemunculan wabah tersebut, dan 4.600 korban tewas, menurut data dari John Hopkins University.
Laporan: Dion Yudhantama
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
