Debat Perdana Pilpres AS Kacau, Komisi Penyelenggara Ganti Aturan

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump
Sumber :
  • Harper West

VIVA – Komisi Debat Presiden (CPD) yang mengawasi debat presiden Amerika Serikat untuk Pemilihan Umum 2020 menegaskan akan mengubah format. Tujuannya untuk memastikan debat kedua dan ketiga antara Donald Trump dan Joe Biden berlangsung tertib.

Palestina Kecam Veto AS yang Menghalangi Upaya Keanggotaan Penuh PBB

Salah satu aturan baru adalah dengan mematikan mikrofon, jika para kandidat mencoba untuk menyerang secara pribadi satu sama lain.

"Debat kemarin semakin memperjelas bahwa aturan tambahan harus ditambahkan ke format debat, untuk memastikan diskusi berlangsung tertib," tulis pernyataan CPD seperti dilansir BBC, Kamis 1 Oktober 2020.

AS Ngaku Sudah Tahu Israel Akan Serang Iran, Tapi Tidak Setuju

Baca Juga: Tiga Bukti Sikap Rasis Donald Trump di Debat Capres Amerika Serikat

Keputusan ini dibuat setelah debat pertama yang digelar pada Selasa 29 September 2020 waktu setempat, berubah menjadi pertengkaran dan penghinaan antara kedua capres. Debat pertama ini pun dikritik di AS dan di seluruh dunia.

Inggris, AS Berikan Sanksi pada Tokoh Militer Terkemuka Iran Usai Serangan Terhadap Israel

"CPD akan mempertimbangkan perubahan dan mengumumkan langkah-langkah itu segera. Kami berterima kasih kepada Chris Wallace (moderator) atas profesionalisme dalam debat," tulis pernyataan komisi tersebut.

Pada debat kemarin, Trump terus menerus menyela Biden yang menyebabkan beberapa perselisihan antara keduanya. Trump mempertanyakan kecerdasan Biden, sementara Biden menyebut Presiden Trump sebagai badut. 

Sebelumnya, debat perdana antara Trump dengan Biden digelar di Case Western Reserve University, Cleveland. Debat hanya dihadiri penonton terbatas karena pandemi Corona. 

Debat itu berlangsung selama 90 menit dan terbagi jadi enam segmen. Pertama menyangkut rekam jejak Trump dan Biden. Kedua, terkait isu Mahkamah Agung (MA). Lalu, menyangkut pandemi Corona, isu perekonomian.

Pun, selanjutnya ada soal 'ras dan kekerasan' di kota-kota AS dan integritas pemilu. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya