Demonstrasi Besar di Thailand, PM Prayut Janji Cabut Status Darurat
- ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Fikri Yusuf
VIVA - Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, mengatakan akan mencabut status darurat yang dia terapkan pekan lalu, untuk menghentikan aksi unjuk rasa selama tiga bulan terakhir. Status darurat dicabut sebab semakin memicu demonstrasi oleh puluhan ribu orang, yang menuntut PM untuk mengundurkan diri.
"Saya akan mengambil langkah pertama untuk meredakan situasi ini. Saya saat ini bersiap untuk mencabut keadaan darurat parah di Bangkok dan akan segera melakukannya, jika tidak ada insiden kekerasan," kata Prayut dalam pidatonya, seperti diberitakan Channel News Asia, Kamis, 22 Oktober 2020.
Baca juga: Didemo Puluhan Ribu Rakyat, PM Thailand Ogah Mundur
Status darurat itu melarang pertemuan yang bersifat politis antara lima orang atau lebih, dan publikasi informasi yang dianggap mengancam keamanan. "Sekarang kita harus mundur dari tepi lereng licin yang mudah bergeser menjadi kekacauan," kata dia.
Unjuk rasa selama beberapa bulan terakhir ini menjadi tantangan terbesar bagi Thailand selama bertahun-tahun terakhir. Bahkan unjuk rasa ini menjadi aksi protes paling terbuka terhadap monarki, meski undang-undang lese majeste menetapkan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi siapa pun yang menghina keluarga kerajaan.
Puluhan ribu orang berdemonstrasi di Government House untuk menuntut pengunduran diri PM Prayut serta pencabutan status darurat, dan pembebasan puluhan aktivis yang ditangkap dalam tindakan kekerasan.
Para demonstran menuduh Prayut telah merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan yang direbutnya dalam kudeta militer tahun 2014 lalu. Tuntutan lain dari pengunjuk rasa adalah konstitusi baru dan reformasi raja yang disebut telah mendominasi militer selama bertahun-tahun.
2 Transgender Thailand Mencari Pembebasan dari Dinas Wajib Militer
Transgender Thailand Parida Kerayuphan dan Kantong Passarapon meminta pembebasan tugas dinas wajib militer.
