Raja Thailand Dituntut Kembalikan Aset Monarki ke Negara

Kelompok pro-demokrasi kembali menuntut agar Raja Maha Vajiralongkorn melepas kuasa atas kekayaan monarki. Pengelolaan aset senilai USD 40 miliar (Rp 565 triliun) itu dialihkan ke kerajaan sejak dua tahun silam.

Ketika kepolisian Thailand memberlakukan pasal anti-penghinaan kerajaan, demonstran pro-demokrasi di Bangkok kembali menuntut agar kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn terhadap biro pengelola kekayaan kerajaan dicabut.

Tuntutan tersebut melanggar tabu di Thailand yang melarang kritik terhadap kerajaan. Kepolisian saat ini dikabarkan telah memanggil belasan pemimpin demonstran untuk dimintai keterangan. Jika terbukti melanggar, terdakwa bisa diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun.

“Undang-undang ini kuno dan barbarik. Setiap kali digunakan, ia merusak reputasi monarki dan negara,” kata Parit “Pinguin” Chiwarak, yang terkena dakwaan penghinaan monarki. Dia mengenakan kostum berwarna kuning, menyerupai boneka bebek raksasa yang menjadi simbol aksi protes.

Para demonstran yang berjumlah ribuan orang awalnya ingin menyambangi kantor Biro Properti Kerajaan (CPB) yang mengelola aset monarki Thailand. Lembaga ini belakangan menjadi sasaran protes karena dianggap menjadi dompet pribadi raja.

Kekayaan monarki Thailand

Menurut laporan majalah Fortune, Raja Maha pada 2017 menempatkan penasehat keuangannya sebagai kepala direksi CPB. Langkah itu sekaligus menggeser menteri keuangan yang biasanya menduduki posisi tersebut.