Taiwan Tegaskan Penangguhan Pengiriman PMI Bukan Masalah Politik
- VIVA/Sherly
VIVA – Taipei Economic and Trade Office (TETO) menanggapi pernyataan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani pada 18 Desember 2020. Melalui media Benny mempertanyakan apakah perpanjangan penangguhan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Taiwan melibatkan masalah politik.
“TETO sekali lagi menegaskan bahwa Taiwan dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang erat. Perpanjangan periode penangguhan penempatan PMI ke Taiwan adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan pencegahan epidemi dan tidak memiliki implikasi politik,” ujar TETO melalui keterangan tertulis yang diterima VIVA, Sabtu 19 Desember 2020.
Dalam keterangan tertulis tersebut disampaikan pemerintah Taiwan bersedia untuk membuka kembali penempatan PMI ke Taiwan setelah Taiwan-Indonesia mencapai konsensus tentang langkah-langkah pencegahan epidemi.
Dijelaskan, lebih dari dua bulan terakhir, PMI telah menjadi sumber utama kasus terkonfirmasi COVID-19 dari luar Taiwan. Dengan statistik sebagai berikut:
Sejak 16 Oktober hingga 17 Desember 2020, Taiwan telah menemukan total 226 kasus impor, 127 orang di antaranya adalah PMI, menempati lebih dari 50 persen. Data itu menjadikan PMI sebagai sumber terbesar dari kasus impor yang dikonfirmasi di Taiwan.
Hal ini sangat mengancam keselamatan masyarakat Taiwan. Serta di antara 127 PMI, ada 76 orang yang membawa hasil pemeriksaan PCR negatif dari Indonesia, namun setelah diperiksa di Taiwan dikonfirmasi positif, proporsinya cukup tinggi mencapai 60 persen.
“Hal ini mengejutkan dan menimbulkan perhatian serius dari masyarakat Taiwan.”
Kualitas pemeriksaan dan pelacakan
Selain itu TETO menjawab menurut informasi di situs resmi Pemerintah Indonesia, ada lebih dari 500 rumah sakit umum dan swasta, klinik dan laboratorium yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI untuk pemeriksaan PCR. Pemerintah Taiwan berharap Indonesia memberikan rekomendasi lembaga pemeriksaan PCR tidak lebih dari 50 agar dapat memastikan kualitas pemeriksaan dan memfasilitasi pelacakan lanjutan.
Contohnya, Maskapai Garuda Indonesia merekomendasikan penumpang untuk menjalani pemeriksaan PCR di lembaga yang ditunjuk di beberapa tempat oleh Maskapai tersebut. Saat ini terdapat lebih dari 50 lembaga pemeriksaan PCR yang ditunjuk dan dengan kualitas hasil pemeriksaan yang baik.
Selain itu, Pemerintah Taiwan akan terus meneliti apakah terdapat perbedaan standar dan reagen dalam pemeriksaan PCR antara Taiwan dan Indonesia, serta menilai kelayakan pemeriksaan PCR saat tiba di bandara Taiwan. Harapannya Pemerintah Taiwan dan Indonesia dapat bersama-sama menyelesaikan masalah ini dengan sikap rasional, ilmiah dan kooperatif.
Pemerintah Taiwan sangat ramah terhadap pekerja migran. Setelah pekerja migran masuk ke Taiwan dan terkonfirmasi COVID-19, Pemerintah Taiwan akan memberikan perawatan medis berkualitas tinggi dan menanggung biayanya. Rata-rata, setiap pekerja migran yang terkonfirmasi COVID-19 akan menghabiskan biaya medis sekitar Rp400 juta.
“Sejauh ini sudah ada 127 PMI terkonfirmasi COVID-19 dan total biaya medis sudah lebih dari Rp50 miliar. Kasus impor dari PMI yang begitu besar tidak hanya menimbulkan kepanikan di masyarakat Taiwan, tetapi juga menyebabkan beban keuangan Pemerintah Taiwan yang berat.”
Berdasarkan pertimbangan pencegahan epidemi, sumber daya medis yang terbatas, dan keselamatan seluruh masyarakat, Pemerintah Taiwan terpaksa memperpanjang periode penangguhan penempatan PMI ke Taiwan. Serta sangat berharap BP2MI dapat menyelesaikan masalah ini dengan Taiwan secara tulus dan rasional.
“Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan bersama, maka Pemerintah Taiwan bersedia membuka kembali penempatan PMI ke Taiwan secepatnya.”
