Sudan Berbaikan dengan Israel, Langsung Dibantu AS

Amerika Serikat memulihkan imunitas hukum dan mengabulkan kucuran dana bantuan pandemi buat Sudan. Legislasi di Washington disahkan secara kilat demi mempercepat proses normalisasi hubungan diplomasi dengan Israel.

Kekebalan hukum bagi Sudan dipulihkan melalui legislasi teranyar di Kongres AS, yang diloloskan pada Senin (21/12). Status tersebut melindungi pemerintah di Khartoum dari gugatan hukum warga negara AS.

Meski demikian, Kongres mengecualikan proses hukum yang sedang berlangsung terkait serangan teror 11 September 2001. Di dalamnya keluarga korban mendakwa keterlibatan Sudan dalam serangan teror tersebut. Tapi pakar hukum meragukan kemungkinan pengadilan AS menjatuhkan hukuman terhadap pemerintah Khartoum.

Kampanye diplomasi untuk memulihkan reputasi Sudan dilancarkan sejak berbulan silam. Khartoum antara lain membayar uang ganti rugi sebesar USD 335 juta atau setara dengan Rp. 4,7 triliun kepada keluarga korban serangan teror terhadap gedung kedutaan AS di Afrika Timur tahun 1998.

Status negara sponsor terorisme, yang disandang Sudan selama hampir tiga dasawarsa, memangkas pertumbuhan ekonomi dan menutup akses bantuan internasional ke negara Afrika itu. Adapun buat pelaku bisnis, pulihnya status kekebalan hukum bagi Sudan mengurangi hambatan investasi secara signifikan.

UU yang diloloskan Kongres AS itu juga menempatkan Khartoum dalam daftar negara penerima bantuan pandemi. Paket bantuan tersebut antara lain berupa pemutihan utang bilateral senilai USD 111 juta, dan dana talangan senilai USD 120 juta buat membayar utang Sudan kepada Dana Moneter Internasional (IMF).

Hingga September 2022, Amerika juga akan menyediakan dana bantuan senilai USD 700 juta untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi. Dan pekan lalu, Kementerian Keuangan di Khartoum menyepakati "pinjaman transisi” dengan AS yang memungkinkan Sudan memutihkan tunggakan utang senilai USD 1 miliar kepada Bank Dunia.