AS Deklarasikan Pemberontak Huthi di Yaman Kelompok Teroris

Pemberontak Huthi di Yaman mengecam upaya pemerintah AS memasukkan kelompok dukungan Iran itu ke dalam daftar organisasi teror internasional. Kecuali Kongres AS menolak keputusan pemerintah, Huthi akan menghuni daftar hitam tersebut mulai 19 Januari, satu hari sebelum pelantikan Presiden Joe Biden di Washington D.C.

"Kebijakan ini mewakili krisis dalam berpikir dan harus dikecam. Kami punya hak untuk meresponsnya," kata juru bicara politik Huthi, Mohamed Ali al-Huthi, lewat akun Twitternya. "Bangsa Yaman tidak peduli terhadap langkah Presiden Donald Trump, karena dia adalah mitra dalam membunuh warga Yaman dan membuat mereka kelaparan."

Keputusan yang diumumkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo itu diyakini akan mempersempit ruang gerak pemerintahan Joe Biden. Punggawa Partai Demokrat itu berulangkali berjanji ingin menghentikan perang di Yaman. Biden juga berniat mengkaji ulang hubungan diplomasi dengan sekutu lama, Arab Saudi, serta membuka ruang dialog dengan Iran.

Pompeo sendiri berdalih, "kebijakan ini dibuat untuk memaksa Ansar Allah agar bertanggung jawab atas tindak terorisme, termasuk serangan lintas perbatasan yang mengancam warga sipil, infrastruktur dan transportasi kapal komersil," kata dia, Minggu (10/1), merujuk pada nama resmi pemberontak Huthi.

Kelompok Huthi "melancarkan kampanye brutal yang menewaskan banyak orang, membuat kawasan menjadi tidak stabil dan merenggut hak warga Yaman terhadap solusi damai bagi konflik di negerinya sendiri," kata Pompeo. Setidaknya tiga pemimpin Huthi, termasuk Abdul Malik al-Houthi, termasuk penghuni baru daftar teroris versi AS.

Bencana kelaparan mengintai

Kelompok Huthi saat ini menguasai sebagian besar wilayah Yaman, termasuk ibu kota Sanaa. Akibatnya negeri miskin itu dikenakan sanksi oleh AS. Adapun labelisasi kelompok teror terhadap Huthi diyakini akan menghalangi pelaku ekonomi internasional bertransaksi dengan pemerintah Yaman, semisal untuk membeli bahan pangan atau bahan bakar.