Logo DW

Darurat Nasional Jamin Kekuasaan PM Muhyiddin di Malaysia

picture-alliance/AP Photo/V. Thian
picture-alliance/AP Photo/V. Thian
Sumber :
  • dw

Dalam sebuah pidato di televisi, PM Muhyiddin Yassin mengatakan status darurat melibatkan pembekuan parlemen untuk masa waktu tertentu. Selain itu pemilihan umum yang belakangan semakin santer diusulkan, batal digelar sampai setidaknya 1 Agustus 2021.

"Status darurat yang diumumkan raja adalah bukan kudeta militer dan larangan keluar rumah tidak akan diberlakukan,” katanya dalam pidato tersebut.

"Pemilu akan diadakan sesegera mungkin setelah komite independen mendeklarasikan bahwa pandemi Covid-19 sudah reda dan situasinya sudah aman untuk menggelar pemilu”.

Muhyiddin menegaskan perkembangan wabah corona tidak memberikan opsi selain memperkuat kekuasaan eksekutif. Saat ini sistem kesehatan nasional mulai kelimpungan menghadapi lonjakan pasien.

Angka infeksi harian di Malaysia menyentuh rekor tertinggi pekan lalu, ketika menembus angka 3.000 kasus. Hingga Senin (11/1), kasus penularan virus corona sudah melebihi 138.000 kasus, dengan 555 angka kematian.

Berbekal UU Ordinan Darurat, pemerintah Malaysia berwenang meloloskan undang-undang tanpa persetujuan parlemen. Sementara militer berhak mengemban tugas sipil selama berkaitan dengan kesehatan publik. Muhyiddin mengatakan kepolisian juga bisa mendapat kewenangan tambahan sesuai undang-undang yang berlaku.

Darurat nasional paksakan stabilitas politik