VIVA – Pemerintah China secara resmi mengumumkan sanksi kepada 28 pejabat Amerika Serikat di zaman Presiden Donald Trump. Pejabat-pejabat di zaman Trump tersebut dinilai telah melanggar kedaulatan China dan telah melakukan politisasi anti-China di AS.
Dilansir dari CNBC, pada Kamis 21 Januari 2021, sanksi tersebut diberikan Pemerintah China seperti kepada mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, mantan Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien, dan mantan Penasihat Perdagangan Peter Navarro.
Adapun, pengumuman pemberian sanksi tersebut sengaja dilakukan pemerintah China setelah Joe Biden dan Kamala Harris dilantik sebagai presiden dan wakil Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2021.
"Selama beberapa tahun terakhir, beberapa politisi anti-China di Amerika Serikat, karena kepentingan politik mereka yang egois dan prasangka serta kebencian terhadap China tidak menunjukkan perhatian pada kepentingan rakyat China dan Amerika, telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan sebuah serangkaian gerakan gila yang telah mengganggu urusan dalam negeri China, merusak kepentingan China, menyinggung rakyat China, dan sangat mengganggu China-AS," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri China.
"China telah memutuskan untuk memberikan sanksi kepada 28 orang yang telah secara serius melanggar kedaulatan China dan yang terutama bertanggung jawab atas tindakan AS semacam itu pada masalah terkait China," tambah pernyataan Kemenlu China.
Sementara itu, sanksi yang diberikan oleh Pemerintah China yang tertulis dari pernyataan tersebut yaitu 28 orang mantan pejabat AS yang terdaftar bersama anggota keluarga dekat mereka dilarang memasuki China, Hong Kong, dan Makau.
Selain itu, dari 28 orang daftar dan keluarga dekat orang tersebut perusahaan serta institusi terkait dengan mereka dilarang melakukan aktivitas bisnis dengan China di mana pun.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan, langkah yang diambil Beijing kepada orang-orang tersebut dikarenakan hubungan China dan AS rusak selama mereka menjabat bersama pemerintahan Trump.
"Politisi AS tersebut sangat tidak bertanggung jawab, sehingga mereka terus mengatakan apa pun yang perlu dikatakan untuk menjadikan China target," jelasnya.
Ia pun mencontohkan apa yang sudah dilakukan Jaksa Agung Bill Barr saat itu, di mana dia menuduh pemerintah China melakukan pelanggaran hak asasi manusia, spionase, dan kecurangan ekonomi.
Lalu, mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang menggambarkan Huawei dan bisnis yang didukung China sebagai kuda Troya untuk intelijen China. Pompeo juga melarang TikTok serta aplikasi media sosial China lainnya, dengan alasan masalah keamanan nasional.
Pemerintahan Trump juga menyalahkan China atas krisis kesehatan mematikan yang disebabkan oleh virus corona.
