Kudeta Militer, Presiden Myanmar Ikut Ditahan Bareng Aung San Suu Kyi

Presiden Myanmar, U Win Myint
Sumber :
  • ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Wisnu Widiantoro

VIVA – Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, ditahan oleh pihak militer Myanmar atau diduga sebuah kudeta militer. Selain Suu Kyi, Presiden Win Myint, juga ditahan oleh militer sekitar pagi-pagi buta.

5 Angkatan Laut dengan Armada Terbanyak di Asia Tenggara, Posisi Indonesia Mencengangkan

Suu Kyi, Presiden Win Myint dan tokoh senior lainnya dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditahan oleh militer dalam sebuah penangkapan yang diduga sebagai sebuah kudeta militer.

Menurut laporan media setempat, akses internet dan telepon di ibu kota Naypyitaw hilang sejak Senin pagi waktu setempat. Televisi MRTV yang dikelola pemerintah tidak bisa menyiarkan program, sementara militer dikerahkan di luar Balai Kota di kota utama Yangon.

Ritual Mistis Junta Myanmar Tak Mempan! Rathedaung Jatuh ke Tangan Sekelompok Bersenjata Etnis

Dilansir dari The Guardian, selama sepekan terakhir muncul kekhawatiran bahwa militer, yang telah memerintah Myanmar selama 50 tahun hingga 2011 lalu, bersiap untuk merebut kembali kekuasaan pemerintahan.

Pihak militer menuduh ada kecurangan dalam pemilu yang digelar pada November 2020 lalu yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi dengan kemenangan telak. Pekan lalu isu kudeta militer pun sudah semakin santer terdengar.

Apa Beda Junta Militer dengan Kudeta? Ini Jawabannya

Militer Myanmar kemudian mundur dan mengatakan komentar dari Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing, telah disalahpahami. Namun selama akhir pekan kemarin, polisi bersenjata berpatroli di perumahan tempat anggota parlemen dikarantina jelang pembukaan parlemen.

Partai NLD menang telak dalam pemilu November, mengamankan 396 dari 476 kursi, sehingga membuat Aung San Suu Kyi kembali memimpin selama lima tahun ke depan. Sementara Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer, hanya memenangkan 33 kursi.

Oposisi yang berpihak pada militer menentang hasil pemilu itu. Militer pun mengklaim telah menemukan 8,6 juta kasus penipuan. Meski demikian Komisi Pemilihan Myanmar membantah adanya kecurangan, meski mengakui ada 'kekurangan' dalam daftar pemilih.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya