- Istimewa
VIVA – Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun mulai Senin, 1 Februari 2021, dan menunjuk Panglima Militer Min Aung Hlaing sebagai penjabat presiden.
Pengumuman ini dilakukan setelah insiden penangkapan (kudeta militer) yang dilakukan terhadap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pejabat senior lainnya dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Dalam pengumuman yang disampaikan lewat televisi militer Myawaddy, militer Myanmar mengatakan penetapan keadaan darurat diperlukan untuk menjaga stabilitas negara. Militer juga menuduh komisi pemilu Myanmar gagal menangani kecurangan besar dalam pemilu November 2020 lalu.
Dilansir Straits Times, Senin 1 Februari 2021, langkah ini dilakukan beberapa jam setelah Suu Kyi dan tokoh senior pemerintahan diculik dini hari tadi. Insiden terjadi beberapa hari setelah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer, akibat adanya tudingan kecurangan pemilihan umum yang menangkan Aung San Suu Kyi.
Militer Myanmar mengakui telah melakukan penahanan para pemimpin pemerintahan, sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu. Sebagai dampaknya, saluran telepon di ibu kota Naypyitaw tidak dapat dihubungi, televisi negara mati selama beberapa jam dan tentara juga berjaga di balai kota di kota utama Yangoon.
Seorang anggota parlemen NLD yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan salah satu dari pejabat senior yang juga ditahan adalah Han Thar Myint, anggota komite eksekutif pusat partai. Di tempat lain, menteri utama negara bagian Karen dan beberapa menteri regional juga ditahan.
Pemenang Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, dianggap sebagai ikon internasional setelah menang telak dalam pemilu 2015 lalu karena memperjuangkan demokrasi di Myanmar.
Reputasinya di dunia internasional sempat tercoreng, setelah ratusan ribu pengungsi etnis Rohingya melarikan diri dari operasi militer ke pengungsian, dari negara bagian Rakhine barat pada akhir 2017. Namun, Suu Kyi tetap populer di dalam negeri.
Myanmar telah mengalami dua kudeta militer sebelumnya sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, yakni kudeta pertama pada 1962 dan kudeta kedua pada tahun 1988.
