Pasukan Myanmar Bunuh Sembilan Orang Penentang Kudeta
- ANTARA
VIVA – Pasukan keamanan Myanmar, pada Jumat, 19 Maret 2021, menembak hingga tewas sembilan orang penentang kudeta 1 Februari, kata penyedia layanan permakaman dan media.
Militer dan polisi telah meningkatkan penggunaan kekerasan untuk menekan demonstrasi yang dilancarkan para pendukung pemimpin terpilih yang ditahan, Aung San Suu Kyi.
Namun, tindakan keras aparat tidak menghentikan orang-orang untuk berunjuk rasa. Kerumunan demonstran kembali muncul di beberapa kota.
Pasukan keamanan melepaskan tembakan selama bentrokan di pusat kota Aungban ketika mereka berusaha membubarkan barikade yang dipasang para pemrotes, menurut laporan media dan seorang saksi.
"Pasukan keamanan datang untuk menyingkirkan perintang tapi dilawan oleh orang-orang, lalu mereka melepaskan tembakan," kata saksi, yang menolak disebutkan namanya, melalui telepon.
Seorang petugas layanan pemakaman di Aungban yang menolak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters, sebagaimana dilansir Antara, bahwa delapan orang tewas. Tujuh dari mereka meninggal di tempat. Satu orang lagi terluka dan meninggal di rumah sakit di kota terdekat, Kalaw.
Juru bicara junta belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar, namun sebelumnya mengatakan pasukan keamanan menggunakan kekuatan hanya jika diperlukan.
Para pengkritik mencemooh pernyataan itu.
Sementara itu, portal berita Myanmar Now melaporkan bahwa satu pengunjuk rasa tewas di kota timur laut Loikaw. Laporan juga menyebutkan beberapa penembakan terjadi di kota utama, Yangon, namun tidak ada kabar tentang korban.
Aksi protes juga berlangsung di kota kedua, Mandalay, di pusat kota Myingyan dan Katha, serta di Myawaddy di timur, menurut laporan media dan para saksi.
Data kelompok pembela hak sipil Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, sedikitnya 233 orang tewas dalam kerusuhan yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. (ant)
Isi Medsos di Jerman Bakal Diatur, 1 dari 5 Konten Wajib Berasal dari Media Tertentu
Jerman merancang aturan yang mewajibkan platform media sosial menyediakan kuota 20 persen untuk konten informatif dari media layanan publik dan media yang memenuhi syarat
