- Istimewa
VIVA – Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi dikenakan dakwaan pidana baru pada Senin. Peraih Nobel berusia 75 tahun itu tidak terlihat di depan umum sejak ditahan pada 1 Februari lalu, saat militer menggulingkan pemerintahannya, dan merebut kekuasaan.
Aung San Suu Kyi menghadapi serangkaian tuntutan pidana yang dapat membuatnya dilarang menduduki posisi politik seumur hidup.
"Amay Suu (Aung San Suu Kyi) telah didakwa lagi berdasarkan pasal 25 undang-undang pengelolaan bencana alam," kata pengacara Min Min Soe kepada AFP setelah sidang pengadilan di ibu kota Naypyidaw, seperti dilansir dari Channel News Asia, Selasa 13 April 2021.
"Dia telah didakwa dalam enam kasus secara keseluruhan, lima dakwaan di Naypyidaw, dan satu di Yangon."
Tuduhan paling serius yang dihadapi Aung San Suu Kyi berada di bawah undang-undang rahasia resmi Myanmar.
Min Min Soe mengatakan Aung San Suu Kyi, yang menjadi tahanan rumah di Naypyidaw, dalam keadaan sehat. Namun, tidak jelas apakah dia tahu tentang kekacauan yang terjadi di Myanmar selama dua bulan terakhir.
Aksi unjuk rasa menentang kudeta militer berlangsung hampir setiap hari menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan pemulihan demokrasi. Namun, para demonstran ditanggapi dengan peluru karet, peluru tajam dan bahkan granat oleh pasukan keamanan.
Lebih dari 700 warga sipil telah tewas dalam waktu hanya 70 hari sejak kudeta, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. Lebih dari 3.000 orang lainnya telah ditangkap.
Di Tamu, dekat perbatasan Myanmar dengan India, seorang gadis berusia enam tahun ditembak mati saat berjalan ke toko untuk membeli makanan ringan pada Senin pagi, kata seorang warga kota kepada AFP.
Dalam kerusuhan pada hari Jumat, lebih dari 80 pengunjuk rasa dibunuh oleh pasukan keamanan di selatan kota Bago. Saksi mata menggambarkan melihat mayat menumpuk, dan kemudian dimuat ke dalam truk tentara. Sementara PBB mengatakan banyak dari yang terluka tidak mendapat perawatan medis.
Militer bersikeras bahwa mereka berurusan secara proporsional dengan apa yang dikatakannya sebagai agitator kekerasan. Panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan kepada para pejabat di Yangon, bahwa mereka "memastikan penguatan demokrasi".
