DPR: Tanpa Tekanan Dunia, China Tak Akan Ubah Represi Terhadap Uighur

Ketua DPP Bidang Polhukam Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzzammil Yusuf
Sumber :
  • VIVA/Lilis Kholisotussurur

VIVA - Anggota Komisi I DPR, Al Muzzammil Yusuf, setuju persoalan Uighur di Xinjiang diangkat menjadi permasalahan serius dunia. Menurutnya, sudah saatnya negara-negara dunia termasuk Indonesia, bersuara terhadap pelanggaran berat HAM China terhadap Etnis Uighur di Xinjiang.

9 Menu Buka Puasa Unik dari Berbagai Negara, Bikin Ngiler dan Penasaran!

“Karena tanpa tekanan negara-negara dunia di PBB dan IPU (International Parliamentary Union), China tentu tidak akan mengubah represi HAM-nya terhadap Uighur,” kata Al Muzammil Yusuf kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Genosida terhadap etnis Uighur adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap kelompok muslim Uighur di Xinjiang dengan maksud memusnahkan atau (membuat punah) Etnis Uighur.

AS Tuntut 7 Warga China atas Peretasan Jahat yang Disponsori Negara

Legislator dari daerah pemilihan Lampung ini menambahkan apa yang dilakukan pemerintah China terhadap muslim Uighur sangat tidak patut ditunjukkan di panggung internasional.

Baca juga: Pendapat Hukum Inggris: Ada Bukti China Niat Hancurkan Muslim Uighur

5 Pemain Bintang Sepakbola Muslim Eropa yang Rajin Ibadah dan Hafal Al-Quran

Misalnya saja, pernikahan yang dipaksakan, sterilisasi kelahiran, pemerkosaan, penyiksaan hingga pembantaian, memisahkan anak dengan orang tua dan membangun penjara massal untuk muslim Uighur.

“Itu cara-cara terbelakang. Sekarang ini wajah dunia adalah kemanusiaan. Pesan dunia internasional, yaitu jauhi tindakan intimidasi, pelecehan atas HAM," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Sementara itu, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) menilai langkah keras Parlemen Indonesia dalam hal ini DPR merespons tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Uighur yang kini semakin disorot dan menjadi perhatian utama parlemen dunia, sudah sangat tepat.

"Satu per satu negara-negara demokratis didunia khususnya parlemen mereka, telah bersuara, menyerukan China untuk menghentikan aksi genosida terhadap etnis Uighur. Parlemen kita (DPR) sudah baik merespons permasalahan ini mengingat rakyat yang mereka wakili di parlemen, mayoritas beragama Islam,” kata AB Solissa kepada wartawan, Jumat, 30 April 2021.

CENTRIS menilai DPR tetap harus memberikan pengaruh besarnya sebagai bagian dari parlemen dunia dalam upaya bersama menyelamatkan jutaan muslim Uighur dari kepunahan peradaban umat manusia.

Apalagi, sudah tak terhitung jumlah suara rakyat Indonesia yang meminta China untuk menghentikan berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan terhadap muslim Uighur.

Selain donasi uang, barang dan makanan bagi etnis Uighur, Rakyat Indonesia juga aktif melakukan sejumlah aksi seperti unjuk rasa meminta China menyudahi aksi pembantaian, pemerkosaan, pernikahan paksa atau menjadikan muslimah Uighur jadi budak seks seperti terjadi di Kantor Dubes China di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Ini jelas sikap dan keinginan masyarakat Indonesia, yang umumnya sama dengan warga dunia,” tutur AB Solissa.

Sebelumnya, parlemen Inggris resmi mengeluarkan mosi yang menilai China telah melakukan genosida terhadap muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Deklarasi atau mosi disahkan parlemen Inggris pada Kamis, 22 April 2021, lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya