- IG Benjamin Netanyahu.
VIVA – Akun Instagram Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu diserbu warganet Indonesia. Ini terjadi menyusul konflik antara Israel dan Palestina yang kian memanas. Korban terus berjatuhan akibat konflik kedua negara.
Dalam unggahan Instagramnya hari ini, Netanyahu menuliskan bahwa pihaknya mengumumkan keadaan darurat khusus di Lod dan mempertebal kekuatan di lapangan.
"Kami segera mengumumkan keadaan darurat khusus di Lod. Saya memerintahkan untuk bekerja keras untuk mempertebal kekuatan di lapangan untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban di Lod dan seluruh bagian negara secepat mungkin," tulis Netanyahu menggunakan bahasa Ibrani, dikutip VIVA dalam unggahannya di Instagram-nya, Rabu 12 Mei 2021.
Sejumlah warganet Indonesia yang geram, ikut menyerbu akun tersebut. Mereka memprotes tindakan Israel terhadap warga Palestina.
"Indonesia love Palestine," tulis dina.dinapr.
"Gelut jeng aing," timpal yang lainnya.
"Tangan kosong kalau branee!!," ujar warganet lainnya.
Tampaknya bukan hanya warganet Indonesia. Dari total 35.727 komentar, ada beberapa yang membubuhkan bendera turki dan menyandingkannya dengan bendera Palestina.
Ribuan dukungan datang untuk Palestina. Kebanyakan warganet dari berbagai negara menyerukan untuk memberikan kemerdekaan kepada Palestina.
"Free Palestine," ujar warganet.
Diberitakan sebelumnya, Militer Israel terus membombardir Jalur Gaza yang dikepung pada hari Selasa, 11 Mei 2021. Mereka menargetkan beberapa daerah setelah roket ditembakkan dari daerah tersebut.
Dilansir VIVA dari Aljazeera, Rabu 12 Mei 2021, Otoritas Kesehatan di Gaza mengatakan setidaknya 35 warga Palestina - termasuk 10 anak-anak - tewas dalam serangan udara Israel di Jalur itu sejak Senin malam.
Serangan itu terjadi setelah Hamas meluncurkan roket dari wilayah pesisir menuju Israel. Hamas, yang menguasai Gaza, mengeluarkan ultimatum yang menuntut pasukan keamanan Israel mundur dari kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki, setelah beberapa hari terjadi kekerasan terhadap warga Palestina.
Seorang analis di Institute for Policy Studies yang berbasis di AS, Phyllis Bennis, mengatakan bahwa selama Amerika Serikat tidak siap untuk meminta pertanggungjawaban Israel, maka pernyataan dari pemerintahan Joe Biden tidak akan menyebabkan de-eskalasi.
“Kami terus mendengar dari Presiden Biden bahwa dia menginginkan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada hak asasi manusia. Apa yang tidak kami lihat adalah komitmen nyata terhadap hak asasi manusia dan tentu saja dalam kasus ini, tidak ada kesediaan untuk menggunakan modal politik,” katanya.
