Era Netanyahu Berakhir, Reaksi Palestina atas Pemerintahan Baru Israel

Perdana Menteri baru Israel, Naftali Bennett.
Sumber :
  • Twitter/Naftali Bennett.

VIVA – Kekuasaan Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri Israel resmi berakhir setelah 12 tahun menduduki posisi tersebut. Politikus sayap kanan yang juga pemimpin Partai Yamina, Naftali Bennett (49) telah dilantik sebagai perdana menteri baru Israel menggantikan Netanyahu pada Minggu, 13 Juni 2021. 

Abu Ubaida Bongkar Fakta Kegagalan Israel di Hari ke-200 Pembantaian Gaza

Bennett, yang merupakan rival politik Netanyahu, telah membentuk pemerintahan koalisi baru bersama pemimpin oposisi Yair Lapid.  Bennett akan menjadi perdana menteri hingga September 2023 sebagai bagian dari kesepakatan pembagian kekuasaan dengan Yair Lapid, pemimpin sentris Yesh Atid, yang kemudian akan menggantikannya.

Palestina menyebut perubahan kepemimpinan Israel tidak akan mengubah kebijakan Israel di Timur Tengah. Pasalnya, Naftali Bennett, seorang nasional yang menyerukan aneksasi seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Presiden Raeisi Ancam Lenyapkan Israel Jika Berani Gempur Iran

Kantor Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan bahwa pergantian pemerintahan tetap menjadi urusan Israel dan tuntutan Palestina tetap sama.

"Ini adalah urusan internal Israel. Posisi kami selalu jelas, yang kami inginkan adalah negara Palestina di perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," kata Juru Bicara Abbas, Nabil Abu Rudeineh, seperti dilansir dari Aljazeera, Senin 14 Juni 2021.

5 Negara Pemegang Hak Veto di PBB, Keputusan Internasional Ada di Tangan Mereka

Palestina meyakini pemerintahan baru Israel sebagai kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. 

Juru Bicara Hamas, Fawzi Barhoum, bersikeras bahwa tidak peduli warna pemerintahan baru, Israel "tetap menjadi entitas kolonial".

"Terlepas dari bentuk pemerintahan di Israel, itu tidak akan mengubah cara kita memandang entitas Zionis. Ini adalah pendudukan dan entitas kolonial, yang harus kita lawan dengan kekuatan untuk mendapatkan kembali hak-hak kita,” kata dia.
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya