- Dokumentasi Kemenlu.
VIVA – Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyatakan bahwa Indonesia mendukung mekanisme berbagi dosis (dose-sharing) vaksin COVID-19, untuk mempercepat pencapaian prinsip kesetaraan vaksin bagi semua negara.
“Mekanisme doses-sharing atau berbagi vaksin adalah bagian dari mekanisme multilateral untuk memastikan akses setara terhadap vaksin untuk semua negara yang secara terus-menerus dibahas dalam pertemuan-pertemuan COVAX Facility,” kata Retno pada konferensi pers daring tentang kedatangan vaksin Moderna dari Amerika Serikat, Minggu 11 Juli 2021.
Sejauh ini berdasarkan data Kemlu RI, Indonesia telah mengamankan 122.735.260 dosis vaksin COVID-19, yang sebagian di antaranya diperoleh melalui mekanisme dose-sharing, yaitu 998.400 dosis vaksin AstraZeneca melalui dose-sharing bilateral dari Jepang dan 3.000.060 dosis vaksin Moderna yang merupakan dose-sharing dari AS melalui COVAX.
Selain itu, kata Retno, Indonesia telah menerima tawaran dukungan vaksin dari beberapa negara, seperti Jepang, Belanda, Inggris, Australia, dan Uni Emirat Arab.
Jutaan vaksin dari jalur pengadaan komersial maupun dari dukungan internasional dan bilateral itu direncanakan akan tiba pada Juli ini.
“Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan vaksin bagi Indonesia. Kesehatan dan keselamatan rakyat akan selalu menjadi prioritas,” kata Menlu Retno, menegaskan.
Selain vaksin, Indonesia juga mendapat tawaran bantuan dari negara sahabat lainnya untuk penanganan COVID-19 berupa ventilator, konsentrator oksigen, obat-obatan, serta peralatan medis lainnya --setelah sebelumnya telah memperoleh dukungan tersebut dari Singapura dan Australia.
“Apresiasi kami atas dukungan kerja sama yang diberikan oleh Singapura dan Australia. Solidaritas, kolaborasi, dan kerja sama agar dunia dapat segera lepas dari pandemi ini secara bersama,” tutur Retno. (Ant/Antara)
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
