Soal Isu Laut China Selatan, Ini Respons Kedubes China
- DigitalGlobe, Map Data, Google
VIVA – Minister Counsellor pada Kedutaan Besar (Kedubes) China untuk Indonesia, Shi Ziming angkat bicara soal Laut Cina Selatan yang menjadi isu sensitif dalam ASEAN. Apalagi, ada tudingan dari Filipina bahwa Tiongkok melanggar perbatasan laut mereka.
Menurut Shi Ziming, kedaulatan dan hak Tiongkok terkait Laut Tiongkok Selatan telah terbentuk dalam sejarah panjang dengan bukti sejarah melimpah dan dasar hukum kokoh, yang terus dipertahankan oleh pemerintah Tiongkok dari generasi ke generasi.
“Tidak ada negara yang mengajukan keberatan terhadap pendirian Tiongkok tersebut sampai tahun 1970-an,” kata Shi Ziming saat konferensi virtual pada Kamis, 15 Juli 2021.
Ia mengatakan, isu Laut Tiongkok Selatan mencakup serangkaian sengketa yang kompleks, intinya adalah sengketa wilayah pulau dan terumbu karang yang disebabkan oleh fakta bahwa Vietnam dan Filipina menduduki beberapa pulau dan terumbu di Kepulauan Nansha Tiongkok secara ilegal.
“Kemudian, dengan berkembangnya hukum tata laut modern, muncul isu tumpang tindih klaim atas hak dan kepentingan maritim di beberapa wilayah di Laut Tiongkok Selatan,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, Tiongkok melakukan kegiatan di Laut Tiongkok Selatan sesuai dengan posisi dan proposisi konsistennya yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan yurisdiksi teritorial Tiongkok.
“Laut Tiongkok Selatan adalah rumah bersama negara-negara di kawasan ini. Menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan adalah kepentingan bersama kita,” ujarnya.
Ia mengatakan Tiongkok dan negara-negara terkait telah secara efektif mengelola perbedaan melalui dialog dan konsultasi dan terus-menerus mendorong kerja sama praktis.
Menurutnya, Tiongkok dan negara-negara yang bersangkutan isu Laut Tiongkok Selatan seharusnya menangani perbedaan atau perselisihan dengan baik, menjaga dialog dan konsultasi serta menahan diri, menghindari tindakan sepihak baru, dan terus menjalankan “dual track approach” dalam penyelesaian isu Laut Tiongkok Selatan.
“Pertama menyelesaikan perselisihan kedaulatan wilayah melalui negosiasi dan konsultasi dengan negara terkait secara damai, dan kedua Tiongkok bersama dengan negara ASEAN menjaga stabilitas Laut Tiongkok Selatan dan berupaya menangani perselisihan terkait secara tepat,” ujarnya.
Tegaskan Komitmen Indonesia Cegah Karhutla di Depan Pimpinan ASEAN, Prabowo: 17 Konsesi Perusahaan Dicabut
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap langkah tegas pemerintah Indonesia terhadap perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
