Sebut RI Langgar HAM Papua di Sidang PBB, Vanuatu Dibungkam Diplomat

Delegasi Indonesia jawab kritik Vanuatu di sidang PBB
Sumber :
  • YouTube MOFA Indonesia

VIVA Vanuatu kembali menyinggung soal pelanggaran HAM di Papua Barat dalam sidang umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Perdana Menteri (PM) Vanuatu Bob Loughman bahkan meminta agar Komisi HAM PBB datang langsung ke Papua untuk mengecek dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.

Tangani OPM, Dewan Pembina Golkar Dukung Tindakan Tegas TNI Dorong Pendekatan Kesejahteraan di Papua

Selain itu PM Republik Vanuatu mengatakan bahwa sebenarnya perkumpulan negara di Pasifik memintar agar PBB meminta kepada pemerintah Indonesia agar perwakilan PBB bisa berkantor di sana.

Tudingan ini kemudian dijawab tegas oleh diplomat RI yang menjadi delegasi Indonesia dalam sidang itu. Sekretaris ketiga Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York Sindy Nur Fitri menyayangkan sikap Vanuatu yang terus-menerus ikut campur urusan Indonesia.

Panglima TNI Geram Anak Buahnya Tewas karena Ulah OPM: Kemarin Danramil Saya Ditembak

"Vanuatu terus-menerus menggunakan forum ini untuk mengganggu kedaulatan negara lain dan menyerang dengan motif politik yang tidak baik," kata Sindy sebagaimana dikutip dari akun YouTube MOFA Indonesia.

"Vanuatu seolah-olah peduli isu HAM namun sebenarnya HAM yang mereka ungkap adalah sesuatu yang diputarbalikkan," lanjut dia.

Soal Bentrok TNI AL dengan Brimob di Pelabuhan Sorong, Kapolri: Sudah Berangkulan

Buktinya kata diplomat tersebut, Vanuatu tidak mengkritik tindakan kejam separatis KKB Papua yang justru membunuh guru, tenaga kesehatan hingga pekerja pembangunan di kawasan Papua. Anehnya, kondisi ini kata dia seperti tak dianggap Vanuatu. Hal itu membuktikan bahwa negara tersebut tak paham kondisi seutuhnya di Papua.

Diketahui bahwa bukan kali ini Vanuatu menyampaikan sikap soal pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal tersebut da forum yang sama selalu ditangkis para diplomat Indonesia.

OPM merilis video terbaru pilot Susi Air  Philip Mark Mehrtens

Perubahan Kebijakan dan Ketegasan Pemerintah Diperlukan untuk Tumpas OPM, Menurut Pengamat

Dukungan pemerintah pusat untuk tindak tegas OPM sangat diperlukan TNI dan Polri, kata pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies.

img_title
VIVA.co.id
16 April 2024