Italia: Pengakuan Terhadap Pemerintahan Taliban Mustahil

Prajurit Taliban berjaga di jalanan menyusul pembukaan kembali bank dan pasar
Sumber :
  • ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/aww

VIVA – Menteri Luar Negeri Italia, Luigi Di Maio, pada Minggu 26 September 2021 mengatakan bahwa pemerintahan Taliban di Afghanistan tidak bisa diakuai, namun mendesak negara-negara asing  mencegah krisis keuangan Afghanistan yang dapat memicu eksodus.

Kecelakaan KA Rajabasa Tabrak Bus dan Timbulkan Korban Jiwa, KAI Soroti Disiplin Lalu Lintas

Italia memegang kepresidenan bergilir tahunan G20 dan akan menjadi tuan rumah KTT khusus mengenai Afghanistan.

"Pengakuan terhadap pemerintahan Taliban mustahil, sebab terdapat 17 teroris di kalangan para menteri dan hak asasi kaum perempuan serta anak perempuan masih dilanggar," kata Di Maio, yang memimpin pertemuan para menteri luar negeri G20 di New York pekan lalu, kepada stasiun TV milik negara Rai 3.

Belasan Kali Erupsi di Gunung Api Ile Lewotolok Lembata NTT

Akan tetapi warga Afghanistan harus mulai menerima bantuan finansial yang dibekukan setelah Taliban menguasai negara itu bulan lalu, katanya.

"Untuk sementara mereka tidak bisa membayar gaji. Jelas, kita harus menjauhkan  Afghanistan dari kegagalan dan arus migrasi yang tak terkendali yang dapat mengganggu stabilitas negara-negara tetangga," katanya.

BMKG Temukan Ketebalan Tutupan Es di Papua Berkurang 4 Meter

"Ada cara untuk mengamankan dukungan finansial tanpa memberikan uang kepada Taliban. Kami juga sepakat bahwa bagian dari bantuan kemanusiaan harus selalu diperuntukkan bagi perlindungan kaum perempuan dan anak-anak perempuan".

Di maio menegaskan, negara-negara G20 bersama dengan negara tetangga Afghanistan berkomitmen memerangi terorisme, dan berupaya melindungi HAM.

Disinggung soal tanggal pasti KTT khusus Afghanistan, Di Maio mengatakan bahwa pertemuan itu akan digelar "beberapa pekan ke depan." "Tanggalnya belum diumumkan, tetapi kondisinya sudah siap untuk menggelar KTT G20, yang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mario Draghi," katanya. (Ant/Antara)
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya