7 Pejabat PBB Diusir dari Ethiopia, AS Ikut Berang

Ilustrasi PBB
Sumber :
  • sputniknews

VIVA – Amerika Serikat mengecam pengusiran tujuh pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari Ethiopia, demikian disampaikan juru bicara Gedung Putih Jen Psaki pada Kamis (30/9).

img_title Setahun Buron Usai Kabur dari Lapas, Napi Kasus Begal Ini Ditangkap Bawa 43 Paket Ganja

Menurut Psaki, pemerintah AS tidak akan ragu menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang menghalangi upaya kemanusiaan di Ethiopia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pengusiran itu diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Ethiopia dua hari setelah kepala lembaga bantuan PBB mengatakan bahwa blokade pemerintah terhadap bantuan kemanusiaan berpotensi membuat ratusan ribu orang di Tigray, kawasan di utara, menderita kelaparan.

img_title Bebizie Tak Hadir Dipanggil KPK, Pemeriksaan Kasus Korupsi Eks Bupati Kutai Kartanegara Dijadwal Ulang

"Pemerintah AS mengutuk keras tindakan pemerintah Ethiopia yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengusir para petinggi semua organisasi PBB yang terlibat dalam operasi kemanusiaan yang sedang berlangsung," kata Psaki saat konferensi pers.

"Ini menodai suara hati kita semua dan harus dihentikan." 

img_title Rp10 Miliar Masuk ke Orang Kepercayaan Nusron, KPK Kini Buru Siapa Pengirimnya

Psaki meminta Dewan Keamanan PBB dan negara-negara lain agar segera bereaksi untuk menjelaskan kepada pemerintah Ethiopia bahwa menghalau operasi kemanusiaan adalah tindakan yang tidak dapat diterima.

AS kerap menyerukan agar perundingan dilangsungkan untuk mengakhiri konflik di Tigray antara pasukan federal dan mereka yang bersekutu dengan partai politik penguasa kawasan, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).

Sejak konflik muncul pada November, ribuan orang tewas dan lebih dari dua juta orang menyelamatkan diri.

Pada Juli, konflik Tigray merembet ke daerah-daerah sekitarnya, yaitu Amhara dan Afar, hingga menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.

Psaki memperingatkan bahwa AS akan menjatuhkan sanksi  jika tidak ada perubahan yang jelas dan konkret,

Psaki mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden siap "mengambil tindakan agresif" berdasarkan perintah eksekutif yang dikeluarkan awal September.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Perintah itu memungkinkan Washington menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang bertikai jika mereka menghalangi akses kemanusiaan, melakukan pelanggaran HAM serius, atau memperpanjang konflik.

"Kita harus melihat progres yang berarti dalam beberapa pekan untuk memulai pembahasan mencapai gencatan senjata, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan dan memastikan HAM dihormati. Tanpa adanya progres yang signifikan, kami akan bertindak --dan kami mempunyai cara untuk melakukan itu," kata Psaki. (Ant/Antara)

Kapolsek KP3 bandara Sentani Iptu Wajedi saat bantu memasukan jenazah Aris Sanda

Jenazah Aris Sanda Diterbangkan ke Makassar, Besok Dimakamkan di Toraja Utara

Jenazah Aris Sanda, korban penyanderaan dan penembakan di kawasan Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, akhirnya diberangkatkan menuju Makassar.

img_title
VIVA.co.id
18 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut