- YouTube MOFA Indonesia
VIVA – Pemerintah Indonesia dan Malaysia bertemu yang diwakili menteri luar negeri kedua negara yakni Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah. Dalam pertemuan itu, dibahas lima isu penting.
Pertemuan di kantor Kemenlu, Pejambon, Jakarta, salah satunya dibahas mengenai kesepakatan sertifikat vaksin.
Menurut Menlu Retno L.P Marsudi, baik Indonesia-Malaysia sepakat untuk mengakui vaksin yang digunakan negara masing-masing. Tidak hanya itu, kesepakatan juga berlaku untuk pengakuan tes PCR termasuk berbagi pengalaman penanganan COVID-19.
“Kami sepakat semua vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan EUL (Emergency Use Listing Procedure) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) harus diperlakukan sama dan tidak boleh ada diskriminasi," kata Retno saat menyampaikan keterangan pers daring, Senin 18 Oktober 2021.
Retno pun mengungkapkan, kedua negara sepakat pula menjalankan kesepahaman Travel Corridor Arrangement bagi pebisnis esensial kedua negara. Menurutnya, kerangka kesepakatan ini tentunya akan melengkapi implementasi dari ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF) yang akan segera dijalankan.
Dibahas pula hubungan dagang lanjut antara kedua negara yang masih berlangsung.
"Periode Januari-Agustus 2021, angka perdagangan kedua negara mencapai US$13 juta dolar naik 44 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya US$9 juta," kata dia.
Dalam pertemuan bilateral itu juga ditegaskan komitmen Malaysia memberi perlindungan bagi pekerja migran dari Tanah Air. Isu ini kata Retno memang akan selalu mendapat perhatian mengingat jumlah pekerja migran di Negeri Jiran jumlahnya terbilang besar.
“Isu pelindungan WNI ini selalu menjadi salah satu isu utama yang selalu saya bahas dengan Menlu Malaysia. Saya masih ingat di awal pandemi kita banyak sekali melakukan kerjasama antara lain dalam distribusi bantuan logistik kepada WNI yang terdampak pandemi yang tentunya bukan sesuatu yang mudah dilakukan pada saat itu," kata Retno.
Yang terakhir dibahas adalah pembahasan antara dirinya dan Menteri Abdullah adalah mengenai situasi politik di kawasan. Sejumlah masalah yang dibahas antara lain krisis Myanmar, Afghanistan, krisis Rohingya serta masalah peningkatan alat persenjataan dari negara besar dalam hal ini kapal selam bertenaga nuklir yang mengkhawatirkan di kawasan Indo-Pasifik.
"Terkait dengan dinamika kawasan di Indo-Pasifik, khususnya meningkatnya rivalitas kekuatan besar di kawasan, kita berdua sepakat bahwa upaya menjaga kawasan yang damai dan stabil harus terus dilakukan," kata Retno.
