- Financial Times
VIVA – Berkat bantuan Amerika Serikat, negara mayoritas Islam dan Arab pada akhirnya mulai membina hubungan diplomatik secara resmi. Walaupun demikian, masih ada banyak negara mayoritas Islam dan Arab yang masih memilih untuk tidak menjalin hubungan kerja sama dengan Israel, salah satunya adalah Indonesia.
Yang terbaru Israel berhasil membina hubungan diplomatik dengan negara Arab, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Bahkan, AS mengklaim bahwa lima negara yang lain akan segera menyusul. Menyadur dari laman Trtworld, berikut adalah ulasan mengenai negara mayoritas Islam dan Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
1. Turki
VIVA Militer: Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan
- Celebrity Net Worth
Turki adalah negara mayoritas Islam pertama yang kemudian mengakui keberadaan Israel. Hubungan antara kedua negara ini telah resmi terjalin sejak tahun 1950. Walaupun sempat mengalami penurunan tingkat hubungan bilateral dengan Israel karena adanya kasus pembunuhan sembilan orang aktivis Turki di kapal bantuan Mavi Marmara yang sedang menuju Gaza, kedua negara ini kembali memperbaiki hubungan bilateral pada tahun 2016.
2. Mesir
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.
- ANTARA/Reuters/as
Sejak tahun 1980, Mesir kemudian membuka hubungan baik dengan negara Israel dan ditahun yang sama sudah terjadi pertukaran duta besar (Dubes) yang dilaksanakan oleh kedua negara tersebut. Sebelumnya, Mesir dan Israel sempat terlibat dalam beberapa perang yang terjadi dari tahun 1940 hingga 1970. Setelah perang yang berkepanjangan, Israel dan Mesir resmi berdamai tahun 1979. Perdamaian ini adalah jalan untuk membuka hubungan bilateral resmi.
3. Yordania
Raja Yordania Abdullah II
Pada tahun 1994 adalah cikal bakal hubungan resmi kedua negara ini dalam perjanjian damai Israel-Yordania. Sebelum itu, Yordania memberlakukan sebuah kebijakan anti-Zionis. Akan tetapi, lantaran faktor kedekatan secara geografis kedua negara dan orientasi Barat Raja Hussein, kebijakan ini ditinggalkan.
Memasuki tahun 1994, Raja Hussein dan PM Israel Yitzhak Rabin sepakat untuk berdamai. Perjanjian ini dideklarasikan di Gedung Putih. Setelah menyatakan berdamai, Yordania dan Israel secara resmi membuka hubungan bilateral. Sehingga Yordania masuk ke dalam salah satu negara mayoritas Islam yang memiliki hubungan dengan Israel.
4. Uni Emirat Arab
Burj Khalifa, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
- Pixabay
Setelah dua dekade lebih tidak ada satu negara mayoritas Islam dan Arab yang membuka hubungan bilateral dengan Negeri Zionis. Kemudian, tahun 2020, Uni Emirat Arab secara tiba-tiba menggemparkan publik. Mereka memutuskan untuk berdamai dengan Israel. Pada awalnya, UEA sama seperti negara mayoritas Islam dan Arab yang lain untuk tidak membuka hubungan bilateral.
Bahkan, presiden pertama UEA, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan mengatakan bahwa Israel adalah musuh Arab. Tapi, tahun 2020 lalu, UEA memilih untuk berdamai. Bahkan, kedua negara ini sampai membuka penerbangan langsung. Perjanjian damai ini diteken di Gedung Putih dan disaksikan langsung oleh Presiden AS Donald Trump.
5. Bahrain
Perdana Menteri Bahrain, Pangeran Khalifa bin Salman Al-Khalifa meninggal dunia
- BNA
Beberapa hari setelah UEA memutuskan untuk berdamai dengan Israel, Bahrain juga menyusul langkah tersebut. Bahrain sendiri merupakan negara di Arab yang mempunyai komunitas warga Yahudi. Meskipun belum memiliki hubungan resmi, sejumlah kebijakan Bahrain dipandang mendukung Israel.
Selain itu, mereka telah menjalin hubungan dengan Israel secara sembunyi. Bahkan, pejabat pemerintahan antara kedua negara ini sering bertemu. Tahun 2020, Bahrain akhirnya memilih berdamai dan membuka hubungan. Kesepakatan ini dilaksanakan di Gedung Putih bersama dengan UEA.
6. Kosovo
Kosovo High Dive Competition
- Wikimedia
PM Israel, Benjamin Netanyahu menjelaskan bahwa Kosovo akan segera membuka kedutaan besar di Yerusalem dan menjadi negara mayoritas Islam pertama yang akan melakukan hal tersebut. Tahun 2020, Kosovo menjalin hubungan diplomatik dengan Israel karena Serbia mengumumkan akan memindahkan kedutaannya ke Israel untuk menormalkan hubungan ekonomi antara Beograd dan Pristina.
