Perjanjian Renville Merugikan Indonesia? Ini Sejarah dan Isinya

Perjanjian Renville
Perjanjian Renville
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Perjanjian Renville tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Renville ini merupakan kesepakatan politik yang ditengahi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa antara Belanda, yang berusaha untuk membangun kembali koloninya di Asia Tenggara, dan Republik Indonesia yang berusaha untuk mengamankan kemerdekaan Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. 

Disahkan pada 17 Januari 1948, perjanjian tersebut merupakan upaya yang gagal untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul setelah Perjanjian Linggadjati 1946. Ia mengakui gencatan senjata di sepanjang Garis Status Quo (Status Quo lijn) atau yang disebut "Garis Van Mook", sebuah garis buatan yang menghubungkan posisi-posisi Belanda yang paling maju. Apa latar belakang dari perjanjian ini? Dan dampak apa yang akan dialami Indonesia? Simak ulasan lengkapnya berikut ini dikutip dari berbagai sumber.

Latar Belakang Perjanjian Renville

kapal Amerika Serikat, USS Renville

kapal Amerika Serikat, USS Renville

Photo :
  • Istimewa

Perjanjian Renville merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi di atas kapal Amerika Serikat yaitu USS Renville pada 8 Desember 1947 silam dan disahkan pada 17 Januari 1948. Menurut Pengaruh Perang Kemerdekaan II terhadap Pengakuan Kedaulatan RI Tanggal 27 Desember 1949 (2015), perundingan Renville dilatarbelakangi pertikaian Belanda dan Indonesia.

Yang menjadi unsur pertikaian tersebut ialah serangan Belanda ke Indonesia pada 12 Juli 1947 atau dikenal dengan agresi militer Belanda pertama. Serangan yang dilakukan Belanda ke Indonesia itu mendapat perhatian negara lain dan menjadi kecaman internasional. Pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB ikut turun tangan untuk membantu menghentikan serangan Belanda tersebut. Namun, pada 5 Agustus 1947, Belanda dan Indonesia kembali mengumumkan akan melakukan gencatan senjata, hingga membuat Dewan Keamanan PBB mengambil langkah penyelesaian.

Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia. KTN juga berusaha mendekatkan kedua belah pihak yaitu Belanda dan Indonesia untuk menuntaskan segala persoalan-persoalan militer serta politik. Di samping itu, KTN juga turut berperan dalam mempertemukan kembali antara Belanda dan Indonesia dalam perundingan yang berlangsung di atas kapal perang Renville.