Belanda Minta Maaf ke Indonesia Atas Kekerasan pada 1945-1949

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte.
Sumber :
  • NL Times

VIVA - Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada menyatakan permintaan maafnya kepada Indonesia setelah evaluasi sejarah yang serius, yang menemukan bahwa Belanda menggunakan kekerasan sistematis dan ekstrem dalam perang kemerdekaan tahun 1945-1949.

img_title Momen Haru Gibran Peluk Prabowo dan Sampaikan Permintaan Maaf

Kegagalan Pemerintah Belanda

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Perdana Menteri Belanda meminta maaf tidak hanya atas kekejaman yang dilakukan pada saat itu, tetapi juga atas kegagalan pemerintah Belanda.

img_title Viral Polisi Larang Jurnalis Liputan di Bundaran HI, Polda Metro Jaya Minta Maaf dan Bakal Evaluasi

Penyelidikan dari tiga lembaga analisis sejarah, bertentangan dengan pandangan lama penguasa Den Haag bahwa pasukan Belanda terlibat dalam kekerasan sporadis semata-mata karena mereka berusaha merebut kembali manajemen koloni setelah Perang Dunia II.

“Atas kekerasan berlebihan yang sistematis dan meluas dari aspek Belanda pada tahun-tahun ini dan terus menerus mencoba pendekatan yang berlawanan oleh pemerintah sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia,” kata Rutte seperti melansir dari Europe Times News, Jumat, 18 Februari 2022.

img_title Sering Minta Maaf Padahal Tidak Salah? Psikolog Bongkar Hal yang Sedang Terjadi pada Diri Anda

Baca juga: Revolusi Kemerdekaan: Kekerasan Ekstrem Tentara Belanda dan Indonesia

Makan Waktu Lebih dari Empat Tahun

Penelitian yang memakan waktu lebih dari empat tahun untuk menyimpulkan, dan sumber-sumber yang disebutkan menegaskan bahwa kekejaman di Hindia Belanda saat itu telah didedikasikan dalam pendekatan ilmiah. Penggunaan kekerasan berlebihan oleh angkatan bersenjata Belanda tidak hanya meluas, tetapi juga disengaja.

“Itu dimaafkan pada setiap tahap politik, Angkatan Laut dan resmi. Analisis mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka yang bertugas di aspek Belanda politisi, pejabat, pegawai negeri, hakim, dan lain-lain memiliki atau mungkin memiliki data penggunaan sistematis kekerasan maksimum”, kata para peneliti.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Ada kemauan kolektif untuk memaafkan membenarkan dan menyembunyikannya, dan membiarkannya tanpa hukuman. Semua ini terjadi dengan maksud untuk tujuan yang lebih tinggi yaitu menguntungkan peperangan,” kata peneliti dalam keterangannya lebih lanjut.

Evaluasi yang dilakukan mencakup “eksekusi di luar hukum, perlakuan buruk, penyiksaan, penahanan di bawah situasi yang tidak manusiawi, pembakaran rumah dan desa, pencurian dan perusakan properti makanan, serangan udara yang tidak proporsional dan penembakan artileri, serta apa yang biasanya merupakan penangkapan massal secara acak, dan penahanan massal.”

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut