Kondisi Terkini 138 WNI yang Berada di Ukraina

Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha
Sumber :
  • Zoom Meeting Kemlu RI

VIVA – Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya mengedepankan perundingan dan diplomasi dalam krisis Ukraina. Selain itu Indonesia juga meminta agar hukum internasional dan Piagam PBB tentang wilayah teritorial negara.

Evaluasi Pelaksanan Pemilu 2024, DPR Mau Bikin Omnibus Paket Politik

Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri RI merespons eskalasi konflik di Ukraina usai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer ke bagian timur Ukraina.

Sementara soal kondisi warga negara Indonesia (WNI) di sana juga disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha. Judha mengatakan, prioritas pemerintah adalah keselamatan WNI dan memastikan mereka ada dalam lokasi yang aman. 

Selangkah Lagi, Ribuan Tentara Korea Utara Terobos Ukraina

Dia menyampaikan di Ukraina ada 138 WNI dan kebanyakan berada di Ibu Kota Kiev dan lainnya di Odessa kemudian di sejumlah kota di negara itu. Kebanyakan WNI di sana adalah pekerja migran dalam bidang hospitality dan manufaktur. Sebagian karena menikah dengan warga Ukraina.

"Kita sudah bisa menghubungi para WNI kita melalui grup WhatsApp dan menurut informasi para WNI kita tenang dan terus dalam pantauan KBRI," kata Judha Nugraha dalam press briefing Kemlu via Zoom Meeting, Kamis 24 Februari 2022.

Sekolah Pasukan Khusus Rusia Diserang Drone Misterius

Dia mengatakan KBRI juga sudah meminta WNI untuk berkumpul di KBRI Kiev namun bila mengalami kesulitan agar segera menghubungi hotline KBRI. Selain itu 
juga bekerja sama dengan perwakilan di sana KBRI Warsawa, Bratislava, Moskow dalam memberikan perlindungan.

"Kita minta mereka mendekat ke KBRI di Kiev namun bila tidak dimungkinkan ada titik-titik yang bisa digunakan untuk berkumpul. Terkait di Odessa kita lihat situasinya atau sementara kita minta tinggal sementara sampai kita menemukan jalur evakuasi yang aman dan sekaligus meminta pihak-pihak terkait untuk memastikan keamanan," kata Judha lagi.


 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Upaya Pemerintah Merespon Kasus Pailit Sritex Dinilai Sudah Tepat

Respon cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terkait putusan pailit pada perusahaan Sritex, dinilai sudah tepat. Apalagi, dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi.

img_title
VIVA.co.id
31 Oktober 2024