- Sumber BBC
VIVA – Selandia Baru mengatakan pihaknya berencana menggelontorkan US$3,46 juta juta untuk membantu pasukan Ukraina memerangi Rusia. Pemerintah di Wellington mengatakan uang tambahan itu sebagian besar akan disumbangkan ke Dana Perwalian NATO yang menyediakan bahan bakar, jatah, peralatan komunikasi, dan kotak P3K.
Militer Selandia Baru juga akan menyediakan peralatan taktis, termasuk pelindung tubuh. Pengiriman bantuan non-persenjataan ini kemungkinan besar akan dikirim oleh pesawat angkatan bersenjata Selandia Baru, dan dapat melibatkan militer Australia.
Melansir dari VOA, Selasa 22 Maret 2022, Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengatakan pada Senin 21 Maret 2022, bahwa negaranya sangat ingin membantu.
Ribuan warga Ukraina mengungsi di tempat perlindungan di Mariupol, Ukraina.
- AP/Evgeniy Maloletka
“Hari ini, pemerintah juga telah memutuskan untuk mendukung angkatan bersenjata Ukraina dengan peralatan pertahanan taktis seperti pelindung tubuh, helm, dan rompi,” kata Ardern.
“Pengumuman hari ini menambah sanksi ekonomi bergulir yang telah kami terapkan melalui Undang-undang Sanksi Rusia yang baru diberlakukan, serta NZ$6 juta yang sebelumnya diberikan dalam dukungan kemanusiaan, sehingga total kontribusi kami menjadi NZ$11 juta. Sanksi yang dijatuhkan dari seluruh dunia berpengaruh, dan, karenanya Selandia Baru akan terus memainkan perannya dalam mendukung mitra kami untuk menentang perang ini,” tambahnya.
VIVA Militer: Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata Ukraina (ZSU)
- rt.com
Pihak berwenang Selandia Baru belum memutuskan untuk memasok bantuan mematikan kepada pasukan Ukraina. Namun, negara itu telah memberlakukan sanksi keuangan dan larangan bepergian terhadap beberapa politisi dan perwira militer Rusia.
Undang-undang terobosan memungkinkan Selandia Baru untuk membekukan aset mereka yang terkait dengan Rusia. Ardern mengatakan tidak akan mengejutkan jika Selandia Baru terkena sanksi pembalasan dari Rusia.
Dia juga mengatakan bahwa invasi yang dilakukan Rusia pada 24 Februari 2022 lalu merupakan gangguan besar terhadap tatanan berbasis aturan internasional.
Pemerintah Selandia Baru mengatakan bahwa warganya yang bepergian ke Ukraina untuk berperang dalam konflik mungkin tidak akan melanggar hukum domestik. Meskipun, sebelumnya sempat ada saran resmi dari Pemerintah Selandia Baru agar warganya tidak melakukan perjalanan ke wilayah tersebut.
