5 Fakta Imran Khan, PM Pakistan yang Dicopot dari Jabatannya
- Gulf News/PID
Khan berusaha mencari bantuan asing dari “negara sahabat” terlebih dahulu karena selusin paket sebelumnya dari Dana Moneter Internasional (IMF) gagal menyelesaikan masalah makroekonomi Pakistan, penghindarannya terhadap dana talangan IMF mencerminkan keletihan rakyat dengan IMF.
Namun, setelah ia tidak dapat memperoleh bantuan asing dengan syarat-syarat yang menguntungkan dari negara lain, Pakistan mengajukan permintaan pinjaman darurat dari IMF. Dia terus mencari bantuan asing dari sumber lain dan kemudian menerima janji investasi dari China, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Selain mencari bantuan asing, Khan mengawasi beberapa perkembangan signifikan dalam hubungan luar negeri Pakistan. Negara itu berhasil membawa Taliban ke negosiasi dengan Amerika Serikat, meningkatkan hubungan dengan negara itu dan dengan negara tetangga Afghanistan.
Pada bulan Februari 2019, dalam unjuk kekuatan melawan militan di Kashmir, yang baru-baru ini melakukan serangan bunuh diri yang menewaskan 40 personel keamanan India, India melancarkan serangan udara di Pakistan untuk pertama kalinya dalam lima dekade, meningkatkan kekhawatiran akan konflik baru antara kedua negara.
Pakistan meremehkan dampaknya dan tampaknya menghindari meningkatnya situasi. Ketika India kembali memasuki wilayah udara Pakistan, Pakistan menembak jatuh dua jet tempur dan menangkap seorang pilot, tetapi segera mengembalikan pilot tersebut ke India.
Setelah insiden itu, Khan menerapkan tindakan keras terhadap militan, mengeluarkan penangkapan, menutup sejumlah besar sekolah agama, dan berjanji untuk memperbarui undang-undang yang ada untuk mencerminkan standar internasional.
Pandemi COVID-19, yang dimulai pada awal 2020, memperburuk kesengsaraan ekonomi negara. Sehubungan dengan pengkritiknya, Khan lambat untuk mendukung penguncian. Sebaliknya, pemerintah provinsi di Sindh, yang dikendalikan oleh partai oposisi, dengan cepat menerapkan penguncian ketat pada bulan Maret.
Khan akhirnya memberlakukan penguncian nasional pada bulan April. Pada bulan Mei pemerintahnya mulai membatasi penguncian ke daerah-daerah dengan tingkat infeksi yang tinggi.
Sementara itu, Khan terus menghadapi tentangan karena hubungannya yang dekat dengan militer, tindakan kerasnya terhadap militan, dan keadaan ekonomi yang rapuh. Pada akhir tahun 2020, partai-partai oposisi utama membentuk koalisi, Gerakan Rakyat Demokratik (PDM), dengan tujuan untuk meningkatkan independensi pemerintah sipil dari pembentukan militer.
