Erdogan Dikecam Gara-gara Komentari Urusan Dalam Negeri Tunisia
- ANTARA/REUTERS/HO-Presidential Press Office
VIVA – Kementerian Luar Negeri Tunisia mengatakan pada Selasa (5/4) bahwa komentar Presiden Turki Tayyip Erdogan tentang pembubaran parlemen Tunisia adalah "campur tangan yang tidak dapat diterima” dalam urusan dalam negeri.
Erdogan pada Senin (4/4) mengkritik dekret pembubaran parlemen Presiden Kais Saied pekan lalu sebagai “penodaan demokrasi” dan pukulan terhadap kehendak rakyat Tunisia.
“Tunisia mengungkapkan keheranannya terhadap pernyataan Presiden Turki… komentar-komentar ini tidak dapat diterima,” kata Kemenlu Tunisia dalam pernyataannya.
“Tunisa menegaskan keinginannya untuk menjalin hubungan erat dengan negara-negara sahabat namun tetap berpegang pada independensi keputusan dan menolak campur tangan dalam kedaulatannya,” katanya.
Menlu Tunisia Othman Jerandi mengatakan di Twitter pada Rabu (6/4) bahwa ia juga berbicara dengan Menlu Turki via telepon dan memanggil Duta Besar Turki di Tunisia untuk mengungkapkan penolakan negaranya terhadap komentar Presiden Erdogan.
Krisis politik Tunisia kian memanas pekan lalu saat lebih dari setengah anggota parlemen mengadakan sidang daring untuk mencabut dekret Saied.
Saied menanggapi sidang itu dengan membubarkan parlemen dan menjalankan kekuasaannya sendiri.
Polisi antiterorisme memanggil tokoh oposisi terkemuka yang juga ketua parlemen Rached Ghannouchi dan anggota parlemen lain untuk diinterogasi pekan lalu.
Langkah Saied menuai kritik di dalam dan luar negeri. Departemen Luar Negeri AS menyatakan keprihatinannya, sementara oposisi menyerukan protes pada Minggu (10/4) depan di Tunis.
Ghannouchi, ketua partai Islamis Ennahda, menolak keputusan Saied untuk membubarkan parlemen dan mengatakan akan mengadakan sidang virtual lainnya. (Ant/Antara)
Wakil Ketua KPK Usul Harta Pejabat yang Tak Lapor LHKPN Dirampas Negara
KPK mengusulkan agar RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur penyitaan harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
