Negara Terancam Bangkrut, Sri Lanka Diminta Perketat Kebijakan Moneter
- AP Photo/Eranga Jayawardena)
VIVA – Konflik terus bergulir di Sri Lanka, setelah sebelumnya masyarakat berdemo agar Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, mengundurkan diri dari kursi kepresidenannya karena krisis ekonomi, dan nasib kebangkrutan negara yang berada di ujung tanduk.
Sri Lanka harus memperketat kebijakan moneter, menaikkan pajak dan mengadopsi nilai tukar yang fleksibel untuk mengatasi krisis utang Sri Lanka, kata seorang pejabat senior Dana Moneter Internasional (IMF) pada Selasa 26 April 2022.
Para pengunjuk rasa turun ke jalan menuntut pengunduran diri pemerintah Sri Lanka.
- (AP Photo/Eranga Jayawardena
Negara berpenduduk 22 juta orang itu telah meminta pinjaman dari IMF karena berjuang untuk membayar impor di tengah utang yang menghimpit. Selain itu, ada penurunan tajam dalam cadangan devisa yang memicu melonjaknya inflasi.
“Kami telah melakukan diskusi teknis yang sangat baik, bermanfaat, mengenai persiapan negosiasi dengan pihak berwenang (Sri Lanka) selama akhir pekan lalu dan beberapa hari sebelumnya,” kata Anne-Marie Gulde-Wolf, penjabat direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF pada konferensi pers secara online, dikutip dari Channel News Asia, Selasa 26 April 2022.
Menteri Keuangan Sri Lanka, Ali Sabry, berada di Washington pekan lalu untuk berbicara dengan IMF, Bank Dunia, India, dan lainnya mengenai bantuan pembiayaan untuk negaranya yang telah menangguhkan pembayaran sebagian dari utang luar negerinya sebesar US$51 miliar.
“Persyaratan untuk pinjaman dana akan berkembang menuju keberlanjutan utang,” ujarnya.
Seorang pengunjuk rasa membawa poster menuntut pengunduran diri pemerintah Sri Lanka.
- AP Photo/Eranga Jayawardena
Gulde-Wolf juga menyerukan Sri-Lanka untuk meningkatkan pendapatan pajak untuk mengatasi kebutuhan pengeluaran yang kritis. “Kebijakan moneter harus diperketat untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Kami melihat perlunya nilai tukar yang fleksibel.”
Saat ditanya mengenai nilai total paket IMF, atau perkiraan waktu penyelesaian negosiasi dengan Sri Lanka, Gulde-Wolf menolak untuk memberikan komentarnya.
