- Olivier Hoslet, Pool Photo via AP
VIVA – Perdana Menteri Hungaria pada Selasa 24 Mei 2022, menyatakan keadaan bahaya hukum sebagai tanggapan atas perang Rusia di Ukraina. Pengumuman ini memungkinkan pemerintah nasionalis sayap kanan Hungaria untuk mengambil tindakan khusus tanpa partisipasi legislatif.
Dalam sebuah video di media sosial, Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, mengatakan bahwa perang di Ukraina merupakan ancaman konstan ke Hungaria.
Peta wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia (warna merah).
- Aljazeera
“Hal ini menempatkan keamanan fisik kita ke dalam risiko, dan mengancam keamanan energi, serta finansial ekonomi dan keluarga kita,” kata Viktor, dikutip dari AP, Rabu 25 Mei 2022.
Sebagai tanggapan, Viktor menambahkan bahwa keadaan bahaya perang ini akan mulai diberlakukan pada hari Rabu ini, untuk merespons dan melindungi keluarga Hungaria dengan cara apa pun yang memungkinkan.
Langkah yang digaungkan oleh Viktor tersebut, dilakukan setelah partai yang berkuasa di Orban meloloskan amanden konstitusi pada hari Selasa lalu.
Amanden tersebut memungkinkan keadaan bahaya secara hukum ketika konflik bersenjata, perang, atau bencana kemanusiaan terjadi di negara-negara tetangga.
Tatanan hukum khusus mengizinkan pemerintah untuk memberlakukan undang-undang melalui dekrit tanpa pengawasan parlemen, dan mengizinkan penangguhan sementara, serta penyimpangan dari undang-undang yang ada.
Pemerintah Hungaria juga menerapkan langkah-langkah serupa sebagai tanggapan terhadap COVID-19, terhadap protes dari para kritikus dan pengamat hukum. Hal tersebut berpendapat bahwa mereka memberi wewenang kepada pemerintah untuk memerintah melalui dekrit.
Dekrit sendiri merupakan keputusan dalam sistem pemerintahan presidensial baik untuk warga negara maupun masyarakatnya. Dekrit juga pernah terjadi di Indonesia pada masa Orde Lama.
VIVA Militer: Pasukan Angkatan Bersenjata Hungaria di perbatasan Ukraina
- hungarytoday.hu
Pemerintahan Orban telah dituduh mengikis kebebasan demokratis di Hungaria sejak mengambil alih kekuasaan pada 2010, dan menggunakan sumber daya negara untuk memperkuat kekuasaannya. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Emese Pasztor dari Persatuan Kebebasan Sipil Hongaria menuliskan bahwa pemerintah Hungaria sekali lagi menyesuaikan aturan dengan kebutuhannya sendiri.
“Pemerintah selalu membiarkan kemungkinan tatanan hukum di masa depan kehilangan karakter khusus. Ini akan menjadi normal baru yang akan mengancam hak-hak dasar kita semua, dan aturan dengan dekrit akan semakin mengurangi pentingnya Parlemen,” tulis Pasztor.
AS Gelontorkan Lagi Rp 420 Triliun Lebih untuk Perang Israel di Gaza
Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, pada Rabu, 24 April 2024, bersiap menandatangani paket bantuan yang telah lama tertunda, untuk mendukung perang Israel di Gaza.
