- Anadolu Agency
VIVA – Presiden Mahmoud Abbas mengatakan situasi Palestina saat ini tidak mendukung kesinambungan, karena tidak adanya perlindungan internasional bagi rakyat Palestina. Ia mengatakan Israel gagal memenuhi kewajiban atas perjanjian yang ditandatangani dan resolusi internasional.
Saat berbicara dengan delegasi Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Wilayah Timur Barbara Leaf, Presiden Abbas mengatakan Yerusalem Timur akan tetap selamanya menjadi ibu kota Negara Palestina.
“Tujuan kami adalah menyingkirkan pendudukan berdasarkan resolusi internasional,” kata Abbas.
Empat anak Palestina yang terbunuh atas serangan udara Israel saat bermain di pantai, di jalur Gaza saat perang tahun 2014.
- AP Photo/Khalil Hamra
Presiden Abbas mengatakan serangan massal oleh kelompok ekstremis radikal Israel ke Masjid Al-Aqsha, pengusiran warga Palestina dari Yerusalem, kebijakan pembongkaran rumah dan pembunuhan warga Palestina oleh pasukan pendudukan Israel telah menjadi kenyataan sehari-hari di Palestina di bawah pendudukan militer Israel.
“Kami tidak akan berkompromi dengan prinsip-prinsip nasional kami dan kami akan tetap teguh di tanah kami. Sudah waktunya pendudukan Israel di Palestina angkat kaki,” kata dia.
Abbas menekankan bahwa kepemimpinan Palestina “sedang dalam proses mengambil langkah-langkah untuk menghadapi eskalasi Israel”. Hal itu dilakukan karena ketidakmampuan masyarakat internasional untuk memaksa Israel untuk mematuhi resolusi internasional.
Sebuah buldoser Israel menghancurkan sebuah bangunan Palestina di Tepi Barat.
- ANTARA/REUTERS/Mussa Qawasma/cfo
Masyarakat internasional juga gagal menghentikan praktik kriminal dan pendudukan, pembersihan etnis dan diskriminasi rasial yang dilakukan Israel, kata dia. Presiden Abbas menekankan perlunya menghapus Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dari daftar terorisme AS.
Perlunya membuka kembali konsulat AS di Yerusalem Timur dan kantor PLO di Washington sebagai mitra penuh, kata dia. Komitmen dalam proses perdamaian dan penghentian semua tindakan sepihak juga harus dilakukan, kata Abbas. (Ant/Antara)
